PP Muhammadiyah Minta Elite Parpol Tak Manfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai Komoditas Politik Kekuasaan

Kompas.com - 22/09/2020, 13:18 WIB
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti ditemui di kediaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Jakarta, Selasa (20/6/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti ditemui di kediaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta elite partai politik tidak memanfaatkan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai komoditas politik kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

"Meminta kepada kepada para elite politik, baik di jajaran partai politik maupun masyarakat, agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti Senin (21/9/2020).

Baca juga: Demi Keselamatan Publik, PP Muhammadiyah Minta Pilkada 2020 Ditunda

Menurut Mu'ti, elite parpol seharusnya menunjukkan sikap kenegarawanan dan menahan diri dari politik yang tidak substantif.

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah mengimbau pejabat tidak membuat pernyataan yang tidak meresahkan masyarakat.

"Pejabat tinggi negara tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan. Termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid-19," ungkapnya.

Baca juga: Ketua Umum PP Muhammadiyah: Keselamatan Masyarakat Jauh Lebih Utama

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mu'ti pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja para menteri terkait penanganan pandemi Covid-19.

Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, khususnya presiden.

"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja," kata dia.

Baca juga: Muhammadiyah: Presiden Perlu Mengevaluasi Para Menteri soal Penanganan Covid-19

Mu'ti menilai perlu kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan pandemi Covid-19 agar keadaan terkendali. Selain itu, ia menekankan pentingnya menyelematkan nyawa manusia pada masa pandemi Covid-19.

"Diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya," ucap Mu'ti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Nasional
Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Nasional
Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Nasional
Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Nasional
Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Zulhas Sebut PAN Tak Mau Terapkan Politik Gincu yang Minim Substansi

Nasional
Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Di Depan Kader PAN, Sutrisno Bachir: Kalau Mau Partai Besar, Harus Turun ke Bawah

Nasional
Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Menkes Sebut Vaksin AstraZeneca Hasil Hibah di Yogyakarta Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.