Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Pemberian Vaksin Covid-19 di Indonesia, Target 70 Persen hingga Herd Immunity

Kompas.com - 18/09/2020, 09:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sosialisasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Meski vaksin masih dalam tahap pengembangan, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) untuk menyiapkan strategi pemberian vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. 

Baca juga: Muhadjir Effendy: Kita Ingin Membangun Herd Immunity...

Menurut Muhadjir, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah gelar wicara, Kamis (17/9/2020).

Herd immunity

Agar vaksin Covid-19 diterima masyakarat, kata Muhadjir, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan. Strategi tersebut yakni mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Sebab, ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada, ada yang masih melihat-lihat dulu, dan ada pula yang keras kepala dengan keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin.

Namun menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih pemerintah juga sudah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin.

Baca juga: Menko PMK: 70 Persen Penduduk Indonesia Ditargetkan Dapat Vaksin Covid-19

Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, maka kelompok yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.

"Jadi yang keras-keras kepala itu akan otomatis dilindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Seandainya nanti ada yang nolak, itu juga penolak kambuhan," kata dia.

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," lanjut dia.

Pihaknya menargetkan 70 persen masyarakat yang sudah divaksin itu imunnya akan terbentuk sehingga melindungi jumlah orang yang tidak divaksin atau tidak mendapatkan vaksin.

Dengan demikian, akan terbentuk herd immunity.

Baca juga: Menko PMK Sebut Ada Herd Immunity Setelah Vaksinasi, Ini Penjelasannya

Muhadjir menegaskan, herd immunity yang dimaksud bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com