Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Ada Herd Immunity Setelah Vaksinasi, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 17/09/2020, 18:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya ingin membangun herd immunity apabila 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksin Covid-19.

Namun, Muhadjir menegaskan, herd immunity yang dimaksudnya bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan seperti yang selama ini ramai dibicarakan.

Ia mengatakan, herd immunity yang dimaksudnya adalah orang-orang yang sudah divaksin memiliki kekebalan terhadap virus corona sehingga bisa melindungi mereka yang tidak divaksin.

Baca juga: Muhadjir Effendy: Kita Ingin Membangun Herd Immunity...

Herd immunity sendiri adalah upaya menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh muncul sendiri dan virus reda dengan sendirinya.

"Herd immunity maksudnya kalau vaksin sudah diterapkan, otomatis nanti mereka akan menjadi sekawanan kekebalan. Jangan diartikan biarkan orang terjangkit agar banyak yang kena kemudian akan tumbuh kekebalan, imunitas. Tapi yang saya maksud adalah nanti akan terjadi herd immunity begitu vaksin diaplikasikan untuk seluruh atau sebagian masyarakat," jelas Muhadjir dalam sebuah talkshow di Instagram, Kamis (17/9/2020).

Muhadjir mengatakan, selama ini banyak yang memahami herd immunity sebagai pembiaran supaya Covid-19 menyerang banyak orang sehingga yang bertahan adalah mereka yang imunitasnya kuat.

Baca juga: Satgas: Tidak Lockdown Bukan Berarti Pemerintah Terapkan Herd Immunity

Kemudian, akan ada seleksi alam yang membuat mereka yang rentan dan tak sehat akan meninggal dunia karena tak mampu bertahan melawan virus.

"Kita tidak memiliki landasan baik moral maupun rasional untuk kebijakan semacam itu. Bagi Indonesia, nyawa sangat mahal, satu harga tidak bisa digantikan," tegas Muhadjir.

Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

Setidaknya hanya 70 persen masyarakat yang ditargetkan untuk mendapatkan vaksin tersebut.

Baca juga: Herd Immunity Lawan Covid-19, Kajian Ilmiah Ragukan Keberhasilannya

Sebab, kata dia, nantinya 70 persen masyarakat yang sudah divaksin itu imunitasnya akan terbentuk sehingga melindungi jumlah orang yang tidak divaksin atau tidak mendapatkan vaksin.

Di situlah, menurut dia, herd immunity bisa dibangun untuk melindungi mereka yang tidak divaksin.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 kan tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd imunity, sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," terang Muhadjir.

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin, termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," lanjut Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Kesehatan sebagai Prioritas, Bukan Berarti Ekonomi Boleh Diabaikan

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun selalu mewanti-wanti agar kesehatan diutamakan terlebih dahulu baru kemudian ekonomi.

Sebab, dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini pun, fokus terhadap kesehatan bukan berarti mengabaikan persoalan ekonomi.

"Yang penting optimistis, gembira, bahagia, jangan stres karena stres akan menurunkan imunitas dan kalau masing-masing orang imunitasnya baik maka akan ada kekebalan nasional, kolektif," kata dia.

Di samping itu, dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, kata dia, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan.

Strategi tersebut adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com