Strategi Pemberian Vaksin Covid-19 di Indonesia, Target 70 Persen hingga Herd Immunity

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sosialisasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Meski vaksin masih dalam tahap pengembangan, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sejumlah menteri koordinator (menko) untuk menyiapkan strategi pemberian vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia mendapatkan vaksinasi Covid-19. 

Baca juga: Muhadjir Effendy: Kita Ingin Membangun Herd Immunity...

Menurut Muhadjir, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut.

"Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah gelar wicara, Kamis (17/9/2020).

Herd immunity

Agar vaksin Covid-19 diterima masyakarat, kata Muhadjir, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan. Strategi tersebut yakni mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas.

Sebab, ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada, ada yang masih melihat-lihat dulu, dan ada pula yang keras kepala dengan keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin.

Namun menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih pemerintah juga sudah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin.

Baca juga: Menko PMK: 70 Persen Penduduk Indonesia Ditargetkan Dapat Vaksin Covid-19

Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, maka kelompok yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.

"Jadi yang keras-keras kepala itu akan otomatis dilindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Seandainya nanti ada yang nolak, itu juga penolak kambuhan," kata dia.

"Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," lanjut dia.

Pihaknya menargetkan 70 persen masyarakat yang sudah divaksin itu imunnya akan terbentuk sehingga melindungi jumlah orang yang tidak divaksin atau tidak mendapatkan vaksin.

Dengan demikian, akan terbentuk herd immunity.

Baca juga: Menko PMK Sebut Ada Herd Immunity Setelah Vaksinasi, Ini Penjelasannya

Muhadjir menegaskan, herd immunity yang dimaksud bukan membiarkan orang lemah terjangkit virus dan mereka yang kuat akan bertahan.

Ia mengatakan, herd immunity akan terjadi setelah vaksin Covid-19 yang ditemukan diaplikasikan kepada sebagian masyarakat, sehingga kekebalan yang dimiliki dapat melindungi mereka yang tidak divaksin.

"Kita tidak memiliki landasan baik moral maupun rasional untuk kebijakan semacam itu (herd immunity membiarkan orang terjangkit pandemi). Bagi Indonesia, nyawa sangat mahal, satu harga tidak bisa digantikan," tegas Muhadjir.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi pun selalu mewanti-wanti agar kesehatan diutamakan terlebih dahulu baru kemudian ekonomi.

Sebab dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, fokus terhadap kesehatan bukan berarti mengabaikan persoalan ekonomi.

"Yang penting optimistis, gembira, bahagia, jangan stres karena stres akan menurunkan imunitas dan kalau masing-masing orang imunitasnya baik maka akan ada kekebalan nasional, kolektif," kata dia.

Hak mendapatkan vaksin 

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, konsep herd immunity dapat diterapkan setelah vaksin diberikan. Namun, ia mempertanyakan target 70 persen masyarkat yang divaksin itu sudah tepat.

Menurut Pandu, akan lebih baik jika jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin lebih banyak.

"Ya benar (penerapan herd immunity bisa dilakukan setelah vaksin), tapi apakah benar 70 persen itu tepat? Mungkin saja 90 persen," ujar Pandu kepada Kompas.com, Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Ahli Epidemiologi: Jangan Euforia Seolah Vaksin Covid-19 Sudah Ada

Menurut Pandu, pemberian vaksin Covid-19 harus sebanyak-banyaknya diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, daya tahan pemberian vaksin tersebut belum diketahui.

"Tetap setinggi-tingginya (jumlah orang yang diberi vaksin), kita belum tahu daya proteksi pemberian vaksin yang nanti disepakati," kata dia.

Namun yang paling penting, kata Pandu, hak setiap orang untuk mendapatkan vaksin harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, tak ada warga negara yang tidak mendapatkan vaksin.

"Ya prinsipnya, no one left behind (tak ada yang tertinggal) yang penting hak setiap orang dapat vaksin harus dijamin negara," ucap dia.

Jangan euforia

Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat Indonesia menahan euforia tentang adanya vaksin Covid-19.

Euforia yang berlebihan, menurut Doni, membuat masyarakat menjadi lengah dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Ada euforia dari masyarakat bahwa kalau vaksin ini sudah ada, berarti mereka aman. Saya katakan, tidak akan pernah aman," ujar Doni dalam diskusi virtual bertajuk Arah Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, Rabu (16/9/2020).

"Kita jangan sampai menganggap adanya vaksin atau obat, Covid-19, berakhir. Belum akan berakhir. Kapan? Tidak tahu. Wallahualam Bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya," kata Doni.

Baca juga: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tak Euforia karena Vaksin Covid-19

Pemerintah terus berupaya menemukan vaksin bagi penyakit Covid-19.

Tidak hanya melakukan pengembangan mandiri di dalam negeri, Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan negara-negara pengembang vaksin agar bisa mendapatkannya.

"Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, sedang diproses terus dan kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, sejumlah vaksin dari beberapa negara terutama dari China bisa tiba di Tanah Air," ujar Doni.

Doni pun menegaskan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai solusi terhadap penularan Covid-19.

"Solusinya cuma satu, patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Disiplin, disiplin, disiplin untuk menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," ujar Doni.

Pengembangan vaksin di Indonesia

Saat ini Indonesia melalui PT Bio Farma bersama perusahaan farmasi China, Sinovac tengah mengembangkan vaksin Covid-19.

Melansir Kompas.com, 12 Agustus 2020, penyuntikan calon vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Indonesia dilakukan secara bergelombang.

Penyuntikan calon vaksin gelombang pertama selesai pada minggu kedua bulan Agustus. Targetnya adalah 120 orang relawan.

Baca juga: Luhut Janji Vaksin Covid-19 di Indonesia Tersedia Desember 2020

Kemudian, proses penyuntikan berikutnya digelar pada minggu ketiga dan keempat bulan Agustus, masing-masing terhadap 144 orang relawan.

Gelombang penyuntikan vaksin terhadap relawan dan pemantauan akan terus dilakukan hingga minggu ketiga bulan Desember dengan total 1.620 orang relawan.

Apabila uji klinis fase III ini berjalan lancar, hasilnya akan segera diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lalu setelah lolos di BPOM, vaksin akan diproduksi massal oleh PT Bio Farma pada Januari 2021. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin Covid-19 per tahun.