Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tak Euforia karena Vaksin Covid-19

Kompas.com - 16/09/2020, 19:30 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat Indonesia menahan euforia tentang adanya vaksin Covid-19.

Euforia yang berlebihan, menurut Doni, membuat masyarakat menjadi lengah dalam mematuhi protokol kesehatan.

"Ada euforia dari masyarakat bahwa kalau vaksin ini sudah ada, berarti mereka aman. Saya katakan, tidak akan pernah aman," ujar Doni dalam diskusi virtual bertajuk 'Arah Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19', Rabu (16/9/2020).

Doni menegaskan, tidak ada satu pun pihak yang mampu mengetahui kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menlu: Semua Ikhtiar Akan Kita Jalankan

"Kita jangan sampai menganggap adanya vaksin atau obat, Covid-19, berakhir. Belum akan berakhir. Kapan? Tidak tahu. Wallahualam Bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya," kata Doni.

Pemerintah sendiri terus berupaya menemukan vaksin bagi penyakit Covid-19.

Tidak hanya melakukan pengembangan mandiri di dalam negeri, Indonesia juga terus menjalin komunikasi dengan negara-negara pengembang vaksin agar bisa mendapatkannya.

"Sebagaimana yang sudah sering disampaikan, sedang diproses terus dan kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, sejumlah vaksin dari beberapa negara terutama dari China bisa tiba di Tanah Air," ujar Doni.

Doni pun menegaskan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan sebagai solusi terhadap penularan Covid-19.

Baca juga: Menlu: Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri Diperkirakan Tersedia 2021

"Solusinya cuma satu, patuh kepada protokol kesehatan. Apa itu? Disiplin, disiplin, disiplin untuk menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan," ujar Doni.

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar segera menyusun skema vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Bambang usai mengunjungi kantor PT Bio Farma, di Bandung, Selasa (15/9/2020).

"Pemerintah harus segera menyiapkan skema vaksinasi massal penangkal virus Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas, sementara proses pengadaan vaksinnya masih sangat terbatas," kata dia lewat keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Bambang mengatakan, ada sekitar 260 juta penduduk Indonesia yang perlu divaksin.

Baca juga: Luhut Janji Vaksin Covid-19 di Indonesia Tersedia Desember 2020

Sementara, kesediaan vaksin yang siap pakai dari Sinovac maupun G-42, jumlahnya sangat terbatas.

Untuk itu, ia mengatakan, diperlukan kebijakan dari pemerintah untuk mengutamakan pihak yang berhak mendapatkan vaksin di periode awal.

"Sesuai saran WHO, peruntukan awal vaksin harus diutamakan kepada tenaga medis dan kesehatan, kita tentu sangat setuju," ujar Bambang.

"Selanjutnya kepada kalangan yang rentan terpapar Covid-19. Siapa saja kalangan yang rentan inilah yang perlu di-break down lebih jauh. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial," tutur DIA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com