Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/09/2020, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, naiknya jumlah bakal pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2020 harus dijadikan bahan introspeksi oleh partai politik (parpol).

Menurut Afif, kondisi saat ini ada kaitannya dengan kaderisasi calon pemimpin.

"Saya kira, parpol dan kita semua harus sama-sama introspeksi kenapa bakal calon kepala daerah banyak yang tunggal. Ini tentu ada kaitannya dengan kaderisasi calon pemimpin," ujar Afif ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/9/2020). 

Baca juga: Saat Pilkada Kembali Diwarnai Fenomena Bakal Paslon Tunggal...

Afif menyebut adanya ketegangan antara bakal paslon yang direstui dewan pimpinan pusat (DPP) dengan bakal paslon di daerah juga menjadi faktor pendukung naiknya calon tunggal.

Kondisi ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi parpol.

"Karena memang yang menandatangani surat pencalonan adalah ketua umum dan sekjen DPP," ungkap Afif.

"Semua pihak ya harus mau saling instropeksi situasi ini. Ini terlepas pilkada digelar saat pandemi Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Perludem: Fenomena Bakal Calon Tunggal Jadi Strategi Menangkan Pilkada

Di sisi lain, kata Afif, situasi pandemi ini memengaruhi sedikitnya bakal paslon yang mendaftar di suatu daerah. Akibatnya, bakal paslon tunggal terjadi di banyak daerah penyelenggara pilkada.

Afif membenarkan jika biaya politik menjadi salah satu faktor pendukung kondisi ini.

"Sebenarnya motivasinya macam-macam. Tapi salah satunya itu (memudahkan biaya politik)," ungkapnya.

"Padahal sedianya semakin banyak opsi pilihan calon pemimpin sebenarnya semakin baik buat pemilih," tambah Afif.

Baca juga: KPU: Ada 25 Daerah Penyelenggara Pilkada dengan Bakal Paslon Tunggal

 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data daerah-daerah dengan hanya satu bakal paslon yang mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 25 bakal paslon tunggal pada Pilkada 2020.

"Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/kota," ujar Ilham lewat rilis resmi KPU, Senin (14/9/2020).

Data ini tercatat setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran pada 11 hingga 13 September 2020. Perpanjangan ini khusus diperuntukkan bagi daerah dengan hanya satu bakal paslon.

Menurut Ilham, para bakal paslon tunggal itu status pendaftarannya telah diterima oleh KPU.

Dua puluh lima daerah itu terdiri dari kabupaten dan kota yang menggelar pilkada di tahun ini. Ilham memastikan tidak ada provinsi penyelenggara pilkada yang memiliki paslon tunggal.

Baca juga: Ini Daftar 25 Daerah dengan Bakal Paslon Tunggal di Pilkada 2020

 

Dari data yang ada mayoritas paslon tunggal berada di Provinsi Jawa Tengah, yakni di pilkada enam kabupaten/kota. Keenamnya yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com yang bersumber dari data KPU, terlihat jumlah paslon tunggal terus mengalami kenaikan sejak 2015.

Pada Pilkada 2015 paslon tunggal hanya didapati di tiga daerah. Jumlah itu meningkat menjadi sembilan paslon di Pilkada 2017.

Pada Pilkada 2018 angka itu kembali naik menjadi 16 paslon.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan 'Red Notice'

Dua DPO di Kasus AKBP Bambang Kayun Diduga di Luar Negeri, Bareskrim Sudah Layangkan "Red Notice"

Nasional
Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Bawaslu Sebut Ormas Tak Berbadan Hukum Bisa Daftar Jadi Pemantau Pemilu 2024

Nasional
Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Hasil Sero Survei Januari 2023: Peningkatan Kadar Antibodi Tertinggi dari Vaksin Booster

Nasional
Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Tak Ada Reshuffle Rabu Pon, Sekjen PDI-P: Jokowi Punya Kalkulasi

Nasional
PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

PDI-P Tetap Inginkan Posisi Capres jika Berkoalisi: Kan Pemenang Pemilu

Nasional
Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Djarot: Rabu Pon Betul-Betul Masalah Politik, Ditunggu Reshuffle Ternyata Pertemuan Surya Paloh-Airlangga

Nasional
Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Terbang ke Yogyakarta, Wapres Akan Buka ASEAN Tourism Forum

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Sekjen PDI-P Nilai Sistem Proporsional Terbuka Sarat Kepentingan Elektoral, Singgung Banyaknya Korupsi

Nasional
Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Irfan Widyanto ke Istri dan Anak: Kalian Harus Kuat, Inilah Risiko Tugas yang Papa Hadapi

Nasional
Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi 'Online' Jaringan Internasional

Bareskrim Tangkap 6 Tersangka Kasus Judi dan Pornografi "Online" Jaringan Internasional

Nasional
Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Sekjen Hasto: Partai yang Sukanya Impor Tidak Cocok Buat PDI-P

Nasional
PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

PBNU Minta PKB Tak Tarik Nahdliyin ke Politik Praktis, Muhaimin: Yang Ngomong Staf, Tidak Usah Ditanggapi

Nasional
Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Enggan Sendirian pada Pemilu 2024, PDI-P Utamakan Jajaki Parpol Pendukung Pemerintah

Nasional
Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Cak Imin Usulkan Revisi UU Pilkada, Minta Pemilihan Gubernur Dihapus

Nasional
Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Cerita Istri Arif Rachman Ketakutan karena Suami Bantah Kesaksian Ferdy Sambo, Khawatir Keselamatan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.