Salin Artikel

Jumlah Bakal Paslon Tunggal pada Pilkada Naik, Bawaslu Minta Parpol Introspeksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, naiknya jumlah bakal pasangan calon (paslon) peserta Pilkada 2020 harus dijadikan bahan introspeksi oleh partai politik (parpol).

Menurut Afif, kondisi saat ini ada kaitannya dengan kaderisasi calon pemimpin.

"Saya kira, parpol dan kita semua harus sama-sama introspeksi kenapa bakal calon kepala daerah banyak yang tunggal. Ini tentu ada kaitannya dengan kaderisasi calon pemimpin," ujar Afif ketika dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/9/2020). 

Afif menyebut adanya ketegangan antara bakal paslon yang direstui dewan pimpinan pusat (DPP) dengan bakal paslon di daerah juga menjadi faktor pendukung naiknya calon tunggal.

Kondisi ini menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi parpol.

"Karena memang yang menandatangani surat pencalonan adalah ketua umum dan sekjen DPP," ungkap Afif.

"Semua pihak ya harus mau saling instropeksi situasi ini. Ini terlepas pilkada digelar saat pandemi Covid-19," tutur dia.

Di sisi lain, kata Afif, situasi pandemi ini memengaruhi sedikitnya bakal paslon yang mendaftar di suatu daerah. Akibatnya, bakal paslon tunggal terjadi di banyak daerah penyelenggara pilkada.

Afif membenarkan jika biaya politik menjadi salah satu faktor pendukung kondisi ini.

"Sebenarnya motivasinya macam-macam. Tapi salah satunya itu (memudahkan biaya politik)," ungkapnya.

"Padahal sedianya semakin banyak opsi pilihan calon pemimpin sebenarnya semakin baik buat pemilih," tambah Afif.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis data daerah-daerah dengan hanya satu bakal paslon yang mendaftar sebagai peserta Pilkada 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 25 bakal paslon tunggal pada Pilkada 2020.

"Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/kota," ujar Ilham lewat rilis resmi KPU, Senin (14/9/2020).

Data ini tercatat setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran pada 11 hingga 13 September 2020. Perpanjangan ini khusus diperuntukkan bagi daerah dengan hanya satu bakal paslon.

Menurut Ilham, para bakal paslon tunggal itu status pendaftarannya telah diterima oleh KPU.

Dua puluh lima daerah itu terdiri dari kabupaten dan kota yang menggelar pilkada di tahun ini. Ilham memastikan tidak ada provinsi penyelenggara pilkada yang memiliki paslon tunggal.

Dari data yang ada mayoritas paslon tunggal berada di Provinsi Jawa Tengah, yakni di pilkada enam kabupaten/kota. Keenamnya yakni Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Semarang, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com yang bersumber dari data KPU, terlihat jumlah paslon tunggal terus mengalami kenaikan sejak 2015.

Pada Pilkada 2015 paslon tunggal hanya didapati di tiga daerah. Jumlah itu meningkat menjadi sembilan paslon di Pilkada 2017.

Pada Pilkada 2018 angka itu kembali naik menjadi 16 paslon.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/16/07172971/jumlah-bakal-paslon-tunggal-pada-pilkada-naik-bawaslu-minta-parpol

Terkini Lainnya

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke