Kompas.com - 11/09/2020, 14:15 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOTerpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan gelar perkara terkait kasus yang melibatkan Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri, Jumat (11/9/2020).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK belum memutuskan akan mengambil alih penanganan kasus dugaan suap Djoko Tjandra dari Bareskrim Polri.

"Belum (indikasi ambil alih), kan pagi ini baru dari Bareskrim, nanti siang kita akan korsup (koordinasi supervisi) dengan pihak Kejaksaan," kata Alexander, usai gelar perkara, Jumat (11/9/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Djoko Tjandra ke Bareskrim

Alex mengingatkan, ada sejumlah syarat agar sebuah perkara yang ditangani aparat penegak hukum lain diambil alih oleh KPK.

Syarat tersebut salah satunya mengenai penanganan perkara yang berlarut-larut.

Menurut Alex, Bareskrim Polri telah bekerja cepat dalam menangani perkara suap terkait Djoko Tjandra di institusinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau kami lihat Bareskrim sudah melimpahkan perkara ke Kejaksaan dan statusnya sudah P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Artinya sudah cukup kan, artinya kita lihat tidak ada hambatan dalam penanganan perkara tersebut," kata Alex.

Alex menambahkan, KPK juga dapat mengambil alih penanganan perkara tersebut bilamana ada indikasi Bareskrim berupaya melindungi pihak-pihak tertentu.

"Nah itu bisa kita ambil alih, misal dalam perkara terungkap, loh ini perkara besarnya kok enggak terungkap, padahal cukup alat bukti, nah itu bisa kita ambil alih," ujar Alex.

Baca juga: Pihak Kejagung Akan Hadiri Gelar Perkara KPK soal Kasus Djoko Tjandra

Diketahui, KPK mengagendakan gelar perkara terkait kasus Djoko bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, Jumat hari ini.

Gelar perkara bersama Kejaksaan Agung rencananya baru dimulai pada Jumat siang ini setelah gelar perkara bersama Bareskrim usai.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung kini sama-sama tengah menangani kasus dugaan suap di balik pelarian Djoko Tjandra.

Baca juga: KPK Undang Polri-Kejagung Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, ICW Harap Tak Cuma Formalitas

Bareskrim Polri menangani kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice serta penerbitan surat jalan.

Sementara Kejaksaan Agung menangani kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.