Baleg Tunda Pembahasan Klaster Pendidikan di RUU Cipta Kerja, Dilanjutkan Pekan Depan

Kompas.com - 11/09/2020, 12:41 WIB
Wakil Ketua Baleg yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta,  Sabtu (23/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Baleg yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi di Hotel Ibis Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan klaster pendidikan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah ditunda.

Menurut pria yang akrab disapa Awi itu, Baleg telah meminta pemerintah untuk merumuskan kembali maksud perizinan berusaha di sektor pendidikan dan kebudayaan.

"Jangan sampai perizinan berusaha dimaknai sebagai usaha komersial, tapi ada tugas bidang pendidikan dalam fungsi sosial," katanya saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Ketua Komisi X Minta Baleg Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Soal penyelenggaraan pendidikan tinggi misalnya, Awi mengatakan, Baleg meminta pemerintah agar lembaga perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia harus mengutamakan prinsip nirlaba.

Selain itu, perguruan tinggi asing hanya boleh menggelar pendidikan di kawasan ekonomi jasa khusus.

"Perguruan tinggi asing pun kalau masuk harus tetap mengedepankan posisi nirlaba dan perguruan tinggi asing boleh masuk hanya di kawasan ekonomi jasa khusus (kawasan kesehatan, pendidikan, pariwisata) dengan catatan tidak diperkenankan ada di wilayah lain di Indonesia sesuai Pasal 65 UU Sistem Pendidikan Nasional," ujar dia.

Rencananya, pembahasan klaster ketenagakerjaan akan dilanjutkan Senin (14/9/2020).

Baca juga: Kepala BKPM: Omnibus Law Cipta Kerja Bisa Kurangi Pungli

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah bersikukuh klaster pendidikan harus diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Awi mengatakan, usul agar klaster pendidikan dicabut tidak diterima pemerintah.

"Senin dilanjutkan pembahasan," ucap Awi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Jokowi Minta Dewas LPI Secepatnya Bentuk Dewan Direktur

Nasional
Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Kenang Dirinya Diantar Idham Azis ke DPR, Listyo Sigit: Terima Kasih Bapak Jenderal

Nasional
Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Selama PPKM, Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

TNI AL Gagalkan Pengangkutan 18.000 Liter Solar Ilegal di Selat Singapura

Nasional
PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Nasional
Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Nasional
ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

ICW: Kapolri Harus Berani Usut Korupsi di Internal Kepolisian

Nasional
Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Kasus Covid-19 Capai Angka 1 Juta, Kemenkes: Tak Perlu Pesimis dan Berkecil Hati

Nasional
Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Tudingan Obral Izin Tambang di Era Jokowi Dibantah, Ini Data KLHK

Nasional
Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Dilelang KPK, Satu Set Perhiasan Rampasan dari Koruptor Laku Rp 245 Juta

Nasional
Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Menkes: Saya Pastikan Proses 3T Covid-19 Mati-matian Kita Kejar

Nasional
Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Satgas Sebut Angka Kematian Covid-19 Selama PPKM Turun: Yogyakarta 0,06 Persen, Jakarta 0,16

Nasional
Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Serahkan Jabatan Kapolri ke Listyo Sigit, Idham Azis Yakin Polri Akan Jauh Lebih Baik Lagi

Nasional
Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Evaluasi 2 Pekan Penerapan PPKM, Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Susunan Dewan Pengawas LPI: Sri Mulyani Ketua, Erick Thohir, dan 3 Profesional jadi Anggota

Susunan Dewan Pengawas LPI: Sri Mulyani Ketua, Erick Thohir, dan 3 Profesional jadi Anggota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X