Kerumunan Pendaftaran Pilkada Dinilai jadi Bukti Rendahnya Tanggung Jawab Calon Pemimpin

Kompas.com - 08/09/2020, 17:10 WIB
Bapaslon Paket Salam (Hj. Putu Selly Andayani Dan TGH. Abdul Manan), mendaftar ke KPU Kota Mataram, Sabtu (5/9/2020) membawa massa dengan beragam atraksi kesenian di Kota Mataram. Pendukung dan simpatisan bapaslon ini juga mengabaikan protokol. kesehatan covid-19, tak mengindahkan jaga jarak. FITRI RBapaslon Paket Salam (Hj. Putu Selly Andayani Dan TGH. Abdul Manan), mendaftar ke KPU Kota Mataram, Sabtu (5/9/2020) membawa massa dengan beragam atraksi kesenian di Kota Mataram. Pendukung dan simpatisan bapaslon ini juga mengabaikan protokol. kesehatan covid-19, tak mengindahkan jaga jarak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyebut, terjadinya kerumunan massa saat pendaftaran peserta Pilkada menjadi bukti tidak bertanggungjawabnya para calon pimpinan daerah.

Meskipun ada sederet aturan dan imbauan agar bakal pasangan calon Pilkada tak membawa rombongan saat mendaftar ke KPU, arak-arakan massa tetap terjadi.

Hal itu, menurut Ari, menunjukkan bahwa sejatinya bakal calon kepala daerah hanya peduli pada kekuasaan, tidak pada keselamatan warganya di tengah pandemi.

"Calon pemimpin itu menurut saya tidak mencerminkan, tidak melakukan etika dan tanggung jawab publik. Mereka baru pasangan calon, tetapi dengan segala aturan terkait protokol kesehatan," kata Ari dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (8/9/2020).

"Kebanyakan hanya peduli pada kuasa, peduli pada how to get the power," lanjutnya.

Baca juga: 5 Bapaslon Langgar Protokol Kesehatan, KPU Khawatir Muncul Klaster Pilkada di Banten

Ari mengatakan, baik bakal calon maupun partai politik sama-sama menunjukkan rendahnya keteladanan kepemimpinan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, keduanya seharusnya juga ikut bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat.

"Ini menggambarkan bahwa kondisi demokrasi kita adalah demokrasi yang semu, demokrasi kepura-puraan," ujar Ari.

Senada dengan Ari, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, kerumunan massa saat pendaftaran Pilkada menunjukkan kegagalan calon pemimpin untuk memimpin warganya.

Baca juga: Saat Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Didiskualifikasi sebagai Peserta Pilkada...

Sebab, warga sebatas dijadikan komoditas untuk memenuhi hasrat politik calon kepala daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X