Kompas.com - 28/08/2020, 23:30 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera. Humas Kemenko PolhukamMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengikuti upacara perayaan kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia di Istana dengan mengenakan baju Sakera.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan memberikan klarifikasi atas beredarnya pemberitaan mengenai pembatalan surat penunjukan Mendagri Ad Interim.

Menurut Benni, penujukan Mendagri Ad Interim bukan merupakan wewenang Kemendagri.

"Namun menjadi kewenangan Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara yang tertuang dalam surat Mensesneg No.B-642/M-Sesneg/D-3/AN.00.03/08/2020," kata Benni dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (28/8/2020) malam.

Surat yang dikeluarkan Kemensetneg itu, kata Benni, tertanggal 27 Agustus 2020 perihal Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MDsebagai Mendagri Ad Interim.

Baca juga: Kemendagri: Harusnya Surat yang Singgung Mahfud MD Jadi Mendagri Ad Interim Tak Keluar

Lebih lanjut, Benni menjelaskan bahwa surat yang diralat hanyalah Surat Nomor 821.1/4837/SJ tanggal 28 Agustus 2020 yang ditujukan kepada jajaran internal Kemendagri.

Surat internal itu sedianya digunakan untuk kepentingan administrasi internal saja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat internal tersebut sebelumnya ditujukan kepada Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor IPDN, Sekretaris BNPP, Deputi BNPP, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Kepala Biro/Pusat Lingkup Setjen, Sekretaris DKPP, Sekretaris KORPRI, Kepala Pusat PSDM Regional, Direktur IPDN Kampus Daerah, dan Kepala Balai Pemerintahan Desa.

"Surat itu (surat internal) sudah diralat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang diralat adalah surat internal dari Sekjen Kemendagri," tegas Benni.

Baca juga: Mahfud MD: Jangan Terlalu Paranoid, Resesi Ekonomi Bukan Krisis

Penyebabnya, surat internal tersebut dianggap tidak diperlukan lagi karena hari Sabtu dan Minggu tidak ada administrasi surat-menyurat di Kemendagri.

"Jadi, bukan membatalkan surat penunjukan Ad Interim yang dikeluarkan oleh Setneg," tutur Benni.

"Berkenaan hal tersebut perlu kami tegaskan agar tidak menjadi isu atau informasi yang keliru dalam memaknai surat tersebut," tambah dia.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga menyesalkan beredarnya surat internal Nomor 821.1/4847/SJ tanggal 28 Agustus 2020 kepada publik.

Menurut dia, surat yang berisi pemberitahuan bahwa Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ditunjuk sebagai Mendagri Ad Interim.

"Surat yang dikeluarkan Sekjen Kemendari, M Hudori yang beredar luas di wartawan tentang tatacara penandatanganan surat Kemendagri kurang tepat. Harusnya tidak beredar ke luar," ujar Kastorius dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Tito Kunker ke Singapura, Mahfud Jadi Ad Interim Mendagri

Menurut penjelasan Kemendagri, penunjukan yang tertuang pada surat itu didasarkan kepada surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-642/M.Sesneg/D-3/AN.00.03/08/2020 tertanggal 27 Agustus 2020.

Surat internal Kemendagri itu juga berisi pemberitahuan kepada jajaran Kemendagri tentang penulisan tata naskah yang benar apabila ada dokumen yang harus ditandatangani oleh Mahfud MD sebagai Menteri Dalam Negeri Ad Interim.

Kastorius menjelaskan, Tito saat ini memang sedang berada di Singapura.

Tito mendapatkan undangan dari Mendagri Singapura untuk membahas kerja sama dalam hal penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Ke Luar Negeri, Tito Karnavian Penuhi Undangan Mendagri Singapura

Selain itu kedua Mendagri tersebut juga mendiskusikan kerja sama penanganan keamanan regional serta kelancaran program investasi di Indonesia.

Kasto mengatakan, usai menghadiri undangan di Singapura, Tito dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Minggu (30/8/2020).

Sehingga, untuk keperluan surat-menyurat dinilai tidak terlalu mendesak.

"Bapak Mendagri (Tito) akan kembali ke Jakarta dan tidak terlalu dibutuhkan tanda tangan Bapak Mendagri, sebagaimana yang dimaksud Surat Sekjen tersebut selama dua hari libur ini," lanjut Kastorius.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

UPDATE: Tambah 41.168, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.372.374 Orang

Nasional
Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Sengketa Hasil PSU Pilkada Kalsel, MK Tolak Gugatan Denny Indrayana-Difriadi

Nasional
Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Merasa Difitnah Dalangi Unjuk Rasa, Demokrat Jawa Barat Laporkan Wamendes ke Polisi

Nasional
Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Bolehkah Dosis Kedua Vaksin Covid-19 Diberikan Lebih Cepat atau Terlambat?

Nasional
Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Moeldoko Dinilai Tak Perlu Ancam Pidana ICW

Nasional
Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Soal Agama Baha'i, YLBHI Tegaskan Semua Penganut Dapat Pengakuan dan Perlindungan Sama

Nasional
Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Menteri PPPA Dukung Vaksinasi Covid-19 Baik untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Anak Usia 12 Tahun ke Atas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X