Megawati: Kok Bisa-bisanya Minta Pak Jokowi Mundur...

Kompas.com - 28/08/2020, 16:04 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan arahan kepada paslon Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020). Dokumen DPP PDI-PKetua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan arahan kepada paslon Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri cukup heran dengan mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari Presiden.

Pasalnya, jabatan Kepala Negara saat ini dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu langsung, bukan lagi melalui MPR RI seperti sebelum era Reformasi.

"Banyak orang tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Padahal pemerintahan ini pilkada-nya (pemilu) langsung, bukannya (seperti) dulu oleh MPR. Tolong diingat," ujar Megawati dalam acara pengumuman pasangan calon pada Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020).

"Lah kok bisa-bisanya minta Pak Jokowi mundur," lanjut dia.

Baca juga: Cerita Megawati Dilarang Puan Keluar Rumah selama Pandemi Covid-19

Presiden ke-5 RI itu tidak merujuk pernyataannya kepada tokoh tertentu.

Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kader bahwa Jokowi adalah kader yang diusung penuh oleh PDI-P dengan modal jumlah kursi di parlemen.

Oleh sebab itu, para kader sedianya mengawal pemerintahan Jokowi hingga habis masa jabatan.

"Dia Presiden kita. Kebetulan orang PDI-P, dari awal kita usung dia (Jokowi). Ada pengusung, ada pendukung. Kadang sering dibaurkan, padahal salah. Kita pengusung. Pendukung ya bisa dilihat yang lain," ujar Megawati.

Baca juga: Megawati: Pak Jokowi Berupaya Setengah Mati Agar Jangan Sampai Resesi

Sementara itu, kepada para pasangan bakal calon kepala daerah yang telah diusung PDI-P, Megawati berpesan agar bertanggung jawab meneruskan aspirasi rakyat melalui program kerja.

Megawati memberikan kepercayaan penuh kepada bakal calon kepala daerah yang telah diberikan surat rekomendasi di wilayah pilkada masing-masing.

Jangan sampai bakal calon kepala daerah dari PDI-P tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan.

"Kalian dipilih rakyat, lalu hanya keasyikan sebagian pribadi, saya bupati ini, wali kota ini, tidak jelas programnya apa, nyuruh sana sini. Seluruh program itu harusnya diberikan ke rakyat," lanjut Megawati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Klaim Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perkuat UMKM

Nasional
Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X