Kompas.com - 28/08/2020, 16:04 WIB
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan arahan kepada paslon Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020). Dokumen DPP PDI-PKetua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan arahan kepada paslon Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri cukup heran dengan mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari Presiden.

Pasalnya, jabatan Kepala Negara saat ini dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu langsung, bukan lagi melalui MPR RI seperti sebelum era Reformasi.

"Banyak orang tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Padahal pemerintahan ini pilkada-nya (pemilu) langsung, bukannya (seperti) dulu oleh MPR. Tolong diingat," ujar Megawati dalam acara pengumuman pasangan calon pada Pilkada 2020, Jumat (28/8/2020).

"Lah kok bisa-bisanya minta Pak Jokowi mundur," lanjut dia.

Baca juga: Cerita Megawati Dilarang Puan Keluar Rumah selama Pandemi Covid-19

Presiden ke-5 RI itu tidak merujuk pernyataannya kepada tokoh tertentu.

Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kader bahwa Jokowi adalah kader yang diusung penuh oleh PDI-P dengan modal jumlah kursi di parlemen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, para kader sedianya mengawal pemerintahan Jokowi hingga habis masa jabatan.

"Dia Presiden kita. Kebetulan orang PDI-P, dari awal kita usung dia (Jokowi). Ada pengusung, ada pendukung. Kadang sering dibaurkan, padahal salah. Kita pengusung. Pendukung ya bisa dilihat yang lain," ujar Megawati.

Baca juga: Megawati: Pak Jokowi Berupaya Setengah Mati Agar Jangan Sampai Resesi

Sementara itu, kepada para pasangan bakal calon kepala daerah yang telah diusung PDI-P, Megawati berpesan agar bertanggung jawab meneruskan aspirasi rakyat melalui program kerja.

Megawati memberikan kepercayaan penuh kepada bakal calon kepala daerah yang telah diberikan surat rekomendasi di wilayah pilkada masing-masing.

Jangan sampai bakal calon kepala daerah dari PDI-P tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan.

"Kalian dipilih rakyat, lalu hanya keasyikan sebagian pribadi, saya bupati ini, wali kota ini, tidak jelas programnya apa, nyuruh sana sini. Seluruh program itu harusnya diberikan ke rakyat," lanjut Megawati.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Jokowi Akan Sampaikan Pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-76

Nasional
Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Jelang Libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Ingatkan Potensi Kenaikan Covid-19

Nasional
Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Eks Pejabat DJP Angin Prayitno dan Dadan Ramdani Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Nasional
Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Nasional
Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Terima Dua Jenis Vaksin, Indonesia Kini Miliki 267,5 Juta Vaksin Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

[POPULER NASIONAL] Rincian Daerah PPKM Level 2 | Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta ke Verawaty Fajrin

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.