Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Dibukanya Bioskop, Klaim Imunitas hingga Ancaman Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 27/08/2020, 05:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk membolehkan kembali beroperasinya bioskop setelah pandemi Covid-19 berlangsung hampir enam bulan.

Pada saat yang sama, angka pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Tanah Air masih cukup tinggi. Bahkan, DKI Jakarta termasuk wilayah dengan kasus penularan tertinggi.

Wacana diperbolehkannya bioskop dibuka di DKI Jakarta disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Rabu (26/8/2020).

"Dalam waktu dekat ini kegiatan bioskop akan kembali dibuka. Dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat regulasi detail dan adanya pengawasan ketat," ucap Anies seperti dilansir dari kanal YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Sehingga, pelaku industri memberikan jasa kepada masyarakat tanpa ada resiko yang besar," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Dalam Waktu Dekat, Bioskop Kembali Dibuka

Seperti diketahui, sejak pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020 lalu, sejumlah fasilitas publik termasuk bioskop dan pusat perbelanjaan tidak boleh beroperasi untuk sementara waktu.

Kebijakan ini berimplikasi cukup besar. Sebab, tidak sedikit karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan dan bioskop yang pada akhirnya dirumahkan atau bahkan kontrak hubungan kerjanya diputus oleh perusahaan.

Tak ikut dibuka

Pada Mei 2020 lalu, pemerintah sempat melonggarkan aturan tersebut. Pusat perbelanjaan menjadi salah satu fasilitas publik yang mendapat privilese dari pemerintah untuk dapat beroperasi kembali pada pertengahan Juni 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun, tidak demikian dengan bioskop. Sebab, pada kenyataannya bioskop masih belum dapat beroperasi, meski pusat perbelanjaan telah dibuka.

Alasannya, bioskop merupakan fasilitas publik berupa ruang tertutup.

Baca juga: Gugus Tugas: Bioskop Akan Dibuka Kembali karena Bisa Tingkatkan Imunitas

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, bioskop menjadi salah satu fasilitas publik yang memiliki kerawanan penularan virus corona yang tinggi.

"Bioskop termasuk kategori kegiatan yang belum mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas. Jadi semua kegiatan yang sifatnya di ruang tertutup, berpotensi terjadinya penularan waktu yang tidak lama 1 jam, 1,5 jam, ini belum mendapatkan rekomendasi," ucap Doni seperti dilansir dari Kompas TV pada 13 Juli lalu.

Pernyataan Doni ini pun sejurus dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pada 9 Juli, WHO menyatakan bahwa virus corona dapat menyebar melalui udara atau airborne.

Baca juga: Bioskop Dibuka, Epidemiolog Ingatkan Risiko Tinggi Penularan Covid-19 Lewat Airborne

Ilustrasi bioskopThinkstockphotos.com Ilustrasi bioskop
Dalam pernyataan resminya, WHO menyebutkan bahwa virus corona dapat bertahan lama di udara dalam ruang tertutup, dan ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain.

Diketahui sebelumnya, penularan virus corona hanya terjadi melalui kontak langung seperti sekresi dari orang yang terinfeksi, misalnya air liur, serta melalui droplet atau percikan pernapasan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi.

Doni menambahkan, rekomendasi pembukaan fasilitas publik sejauh ini baru diberikan satuan tugas untuk kegiatan publik yang dilaksanakan di ruang terbuka.

"Yang diberikan rekomendasi gugus tugas adalah kegiatan pariwisata alam, di ruang terbuka, seperti taman nasional, kemudian pantai, itu yang baru diberikan rekomendasi," ucapnya.

Baca juga: Akan Buka Bioskop, Anies: Kalau Tidak Ikuti Protokol Kesehatan, Langsung Kita Tutup

Selain itu, ia mengatakan, belum ada satu pun pemerintah daerah yang telah mengajukan permohonan izin atau berkonsultasi dengan BNPB terkait dengan rencana pembukaan kembali bioskop pada saat itu.

Doni pun meminta agar semua pihak bersabar dan mempertimbangkan kembali setiap risiko yang timbul atas kebijakan yang hendak diambil.

"Sementara wisata urban, termasuk dunia hiburan itu belum kami izinkan. Jadi jangan mengambil kebijakan yang menimbulkan risiko yang besar," kata Doni seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Menpar Wishnutama Dukung Pemprov DKI Buka Bioskop di Tengah Pandemi

Diklaim tingkatkan imunitas

Namun, enam pekan berselang, pemerintah secara tiba-tiba melonggarkan aturan tersebut.

Menurut Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, bioskop dapat berkontribusi meningkatkan imunitas masyarakat.

Pernyataan itu didasari bahwa perasaan bahagia masyarakat ketika menonton bioskop dapat berpengaruh terhadap meningkatnya imunitas tubuh seseorang, sehingga memperkecil risiko terpapar Covid-19.

"Bahwa bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat karena imunitas masyarakat bisa meningkat karena bahagia atau suasana mental fisik masyarakat juga ditingkatkan," uxap Wiku, Rabu (26/8/2020).

Baca juga: Ini Pertimbangan Pemprov DKI hingga Putuskan Buka Kembali Bioskop

Dalam pernyataannya, Wiku tidak menyinggung apa saja kriteria yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga mereka mendapatkan izin untuk dapat membuka operasional bioskop di wilayah mereka.

Ilustrasi menoton di bioskop, nonton bioskop.SHUTTERSTOCK/Den Rozhnovsky Ilustrasi menoton di bioskop, nonton bioskop.

Harapan pengusaha

Beberapa waktu lalu, para pengusaha bioskop merasa diberikan harapan palsu oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa mereka bisa beroperasi kembali.

Awalnya, mereka pernah mengantongi izin agar bioskop dapat beroperasi kembali pada 29 Juli. Demikian halnya pada 31 Juli-13 Agustus dan terbaru bioskop dapat beroperasi saat masa PSBB transisi pada 14-27 Agustus 2020.

Namun, ketiga izin tersebut dibatalkan.

Pembatalan izin itu tertuang dalam revisi SK Disparekraf Nomor 2976 Tahun 2020 tentang Perpanjangan PSBB Masa Transisi dalam Penanganan Pencegahan Penularan Covid-19 di Sektor Usaha Pariwisata.

Baca juga: Protokol Pembukaan Bioskop: Anak-anak dan Orang Sakit Dilarang, Durasi Film Maksimal 2 Jam

Ketua Gabungan Perusahaan Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Sjafruddin mengatakan, pihaknya tentu akan mengikuti ketentuan dari pemerintah. Namun, ia mengakui pengusaha bioskop merasa lelah sendiri karena izin pembukaan yang diberikan selalu berakhir dibatalkan.

"Dari dulu juga kami berharap (agar bioskop bisa dibuka lagi). Sudah 5 bulan bioksop di tutup. Sudah capek kita berharap terus," ucapnya kepada Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

Ia menambahkan, penutupan operasi bioskop telah memukul bisnis mereka. Bahkan kerugian yang mereka alami mencapai ratusan miliar rupiah.

Hal itu disebabkan karena para pengusaha tetap harus membayar biaya operasional, seperti gaji karyawa, perawatan bioskop, hingga sewa kepada pemilik gedung.

Baca juga: Curhat Pengusaha Bioskop: Sudah Capek Berharap Terus

Pengendalian Covid-19 

Akan tetapi, klaim pemerintah bahwa kebahagiaan yang diperoleh masyarakat dengan menonton bioskop sehingga dapat dapat meningkatkan imunitas tubuh, dinilai tidak memiliki dasar ilmiah.

Bahkan, dikhawatirkan pembukaan bioskop dalam waktu dekat akan berdampak negatif bagi pengendalian virus corona di Indonesia.

Sebagai informasi, berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, tercatat akumulasi kasus positif Covid-19 mencapai 160.165 orang hingga 26 Agustus 2020. Jumlah tersebut bertambah 2.306 kasus dalam sehari.

Berdasarkan data yang sama, DKI mencatat pertumbuhan kasus tertinggi yaitu 713 kasus dalam sehari.

Baca juga: Bioskop Disebut Berkontribusi Tingkatkan Imunitas, Ahli: Kacau, Berpihak ke Pengusaha

Antrean jaga jarak di loket tiket bioskopDok. Biro Komunikasi Publik Kemenparekraf Antrean jaga jarak di loket tiket bioskop
Hingga kini, akumulasi kasus positif Covid-19 di wilayah yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini mencapai 34.740 kasus atau 22 persen dari total kasus nasional.

Hal itu menjadikan DKI menjadi provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi di Indonesia.

"Peryataan tersebut pernyataan yang tidak ilmiah dan tidak berargumentatif terkesan absurd sekali kalau disampaikan pakar kesehatan," ucap Anggota Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hemawan Saputra kepada Kompas.com.

Baca juga: Bioskop Dibuka dengan Alasan Imunitas, Ahli: Tidak Ilmiah, Terkesan Absurd

Sejurus dengan Doni dan WHO, Herman mengatakan, kondisi ruangan bioskop yang tertutup dan bersuhu dingin justru dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19 kepada masyarakat yang berada di dalamnya.

"Tidak pada tempatnya bioskop menjadi seolah-olah sarana imunitas di kala suasana, gedung, urgensi dan juga kepentingan pembukaan bioskop ini justru berdampak negatif terhadap pengendalian Covid," kata dia.

Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai, sikap yang diambil pemerintah justru menunjukan keberpihakan pemerintah kepada para pengusaha bioskop, alih-alih mendorong meningkatkan imunitas tubuh masyarakat.

"Kacau kalau Jubir mengatakan demikian. Artinya berpihak kepada pengusaha bioskop. Motif ekonomi," kata Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

"Tugas Jubir bukan mendorong orang pergi ke bioskop dengan menyatakan informasi yang tak ada evidennya (bukti). Sebab tak terbukti ilmiah menonton bisa meningkatkan imunitas," kata dia.

Baca juga: Bioskop di Pekanbaru Boleh Dibuka, tetapi...

Pandu membenarkan bahwa perasaan bahagia bisa membuat individu tak mudah tertular penyakit. Hanya saya, perasaan bahagia atau senang tak hanya bersumber dari menonton bioskop.

Oleh karena itu, jika kondisi ekonomi tidak mungkin lagi ditahan dan agar kegiatan usaha tetap jalan, semestinya Jubir Satgas mengungkapkan informasi yang berbeda.

"Sebaiknya jelaskan soal bagaimana protokol kesehatan untuk menghindari potensi penularan Covid-19 di bioskop," ucap Pandu.

"Misalnya, disiplin memakai masker saat menonton bioskop. Lalu ada edukasi protokol kesehatan sebelum film diputar," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com