Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/08/2020, 13:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (25/8/2020).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada dua tuntutan yang akan disampaikan massa buruh besok, yaitu tolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan tolak PHK akibat dampak pandemi Covid-19.

"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat covid-19 dan resesi ekonomi. Mereka seolah-olah tutup mata dengan adanya ancaman PHK yang sudah di depan mata, tetapi yang dilakukan justru ngebut membahas omnibus law," kata Said dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2020).

Catatan KSPI, RUU Cipta Kerja akan merugikan buruh, karena menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dan memberlakukan upah per jam di bawah upah minimum.

Baca juga: KSPI: Jika RUU Cipta Kerja Mau Cepat Disahkan, Klaster Ketenagakerjaan Sebaiknya Dikeluarkan

Selain itu, mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif, dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti.

Karena itu, Said mengatakan KSPI meminta agar pembahasan RUU Cipta Kerja dihentikan.

"Selanjutnya pemerintah dan DPR fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19," ucapnya.

Ia mengatakan aksi esok hari dilakukan serentak di 20 provinsi.

Baca juga: KSPI: 2 Hari Tak Cukup Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Aksi di Jakarta akan diikuti puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR dan ribuan buruh di kantor Menko Perekonomian.

"Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama," ujar Said.

Said menegaskan, jika pemerintah dan DPR melanjutkan dan mengesahkan RUU Cipta Kerja, maka aksi massa buruh dan elemen masyarakat lainnya akan terus membesar.

"Bilamana DPR dan pemerintah tetap memaksa untuk pengesahan RUU Cipta Kerja, bisa saya pastikan, aksi-asi buruh dan elemen masyarakat sipil yang lain akan semakin membesar," kata dia.

Baca juga: KSPI: Tim Perumus RUU Cipta Kerja Lebih Kuat dari Tim Tripartit Pemerintah

KSPI sendiri diketahui terlibat dalam tim perumus yang terdiri dari pimpinan DPR, Badan Legislasi, dan serikat buruh, yang membahas klaster ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

Pada Jumat (21/8/2020), tim perumus telah menghasilkan empat kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan.

Namun, Said Iqbal berharap agar klaster ketenagakerjaan sebisa mungkin dikeluarkan dari draf RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, hal itu bisa jadi salah satu solusi bagi pemerintah dan DPR jika mau segera mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Presiden KSPI Sebut Artis yang Promosikan RUU Cipta Kerja Tak Punya Hati

"Pandangan serikat buruh, sebaiknya klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja bila memungkinkan apabila 10 klaster lain ingin cepat-cepat diselesaikan, disahkan," ujarnya.

Ia mengatakan, serikat buruh mendukung pembahasan klaster lainnya yang dapat mempermudah masuknya investasi asing ke Tanah Air.

Apalagi, kata Said, saat ini negara sedang dihadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Said mengatakan, pandangan tersebut telah ia sampaikan dalam rapat tim perumus.

"Dengan hormat kami menyampaikan kepada DPR mudah-mudahan dapat disampaikan kepada pemerintah dan memahami bahwa kami serikat pekerja setuju agar investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan," tutur Said.

"Semua kerja-kerja dari birokrat dan pemerintah baik daerah maupun pusat mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi untuk memudahkan investasi, apalagi pasca Covid-19," kata dia.

Baca juga: Soal Bantuan untuk Karyawan, KSPI Minta Pemerintah Tidak Diskriminatif

Said berharap klaster ketenagakerjaan dapat dibahas secara khusus melalui revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003.

Sebab, pembahasan ketenagakerjaan ini sejatinya memberikan perlindungan bagi buruh dan pekerja.

Namun, jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka ia berharap poin kesepahaman tim perumus diakomodasi.

"Bila mungkin, memang kami harapakan klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dan RUU Ciptaker kemudian dibahas apakah bisa revisi UU terkait atau hal-hal lain yang nanti bisa didiskusikan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Nasional
Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Nasional
Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan ketimbang Nasdem ke KIB

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan ketimbang Nasdem ke KIB

Nasional
Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Nasional
Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Nasional
PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

Nasional
Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Nasional
Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Nasional
KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.