Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: 33 Persen Saksi Dikriminalisasi, 67 Persen Diintimidasi

Kompas.com - 24/08/2020, 13:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Litigasi dan Non-Litigasi Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Efi Laila menyebut, 33 persen saksi yang mendapat perlindungan dari KPK dikrimininalisasi selama dua tahun terakhir.

"Sejak dua tahun belakangan ini dari pengamatan tim kami, itu sebanyak 33 persen dari saksi yang kita lindungi itu dikriminalisasi," kata Efi dalam webinar bertajuk "Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia" yang disiarkan di akun YouTube KPK, Senin (24/8/2020).

Efi mengatakan, dari 33 persen saksi yang dikriminalisasi itu, ada 1 persen saksi yang justru dihukum atas kesaksiannya sebagai serangan balik dari pelaku atau pihak lain.

Baca juga: LPSK Lindungi 183 Terkait Kasus Korupsi pada 2018-2020

Ia pun menyatakan, KPK berkomitmen menekan jumlah tersebut sehingga para saksi dapat leluasa memberi kesaksian di dalam persidangan.

Salah satu cara yang dilakukan KPK yakni berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus yang menjerat saksi itu tidak diproses hukum dahulu.

"Ketika saksi tersebut ditetapkan dijadikan tersangka, minimal kita bersurat, kemudian kita melakukan koordinasi, kita meminta bahwa proses penanganan perkara yang bersangkutan ini ditunda terlebih dahulu karena yang bersangkutan masih dalam mmberikan kesaksian di KPK," ujar Efi.

Selain 33 saksi tersebut, ada 67 persen saksi terlindungi lainnya yang diintimidasi, serta terdapat tiga orang ahli yang digugat secara perdata.

"Kita khawatir pemberantasan korupsi bisa surut karena banyak ahli yang enggak mau, ada ahli yang sampai kita datangi kenapa enggak mau karena mereka khawatir lihat berita di media ada ahli yang digugat, ada yang ditersangkaakan," kata Efi.

Baca juga: KPK Cermati Penggunaan Anggaran Sewa Influencer

Adapun selama 2018-2019, terdapat 27 orang saksi yang mendapat perlindungan dari KPK dan tersebar di sejumlah wilayah.

"Ini terbukti memang pendampingan yang utama sekali terhadap saksi sangat berpangaruh terhadap keberanian saksi terhadap pengungkapan perkara," ujar Efi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com