Survei SMRC: 73 Persen Responden Percaya Presiden Bisa Pimpin RI Keluar Krisis Ekonomi

Kompas.com - 23/08/2020, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan, mayoritas masyarakat percaya Presiden Joko Widodo mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilis survei tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19, Minggu (23/8/2020).

"Sebanyak 73 persen yang percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden bisa memimpin keluar dari krisis ekonomi akibat dari Covid tersebut," kata Saiful.

Baca juga: UPDATE Covid-19, Lewati 150.000 Kasus dan Spesimen Tembus 2 Juta

Sementara itu, responden yang kurang percaya terhadap kemampuan Presiden untuk membawa negara keluar dari krisis sebesar 21 persen.

Sedangkan, responden yang sama sekali tak percaya sebanyak 2 persen.

Sisanya, sebanyak 4 persen responden tidak menjawab.

Angka kepercayaan tersebut sejalan dengan angka kepuasan responden terhadap kerja pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19.

Sebanyak 65 persen responden demgan kinerja pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi.

Baca juga: Kimia Farma dan Perusahaan UEA Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19

Lalu, 28,6 persen responden mengaku kurang puas, dan 4,6 persen responden tidak puas sama sekali. Sisanya, 2,1 persen responden memilih tak menjawab.

"Kecenderungannya dalam survei, sejak Covid sudah merebak luas itu kurang lebih stabil penilaian masyarakat terhadap bagaimana pemerintah bekerja menangani masalah Covid ini," kata Saiful.

Sementara itu, kepuasan responden terhadap kinerja Jokowi secara umum sekitar 67 persen. Sebanyak 27,4 persen responden merasa kurang puas, dan 3,1 persen responden sama sekali tidak puas.

Hanya 2,0 persen responden yang tidak menjawab pertanyaan ini.

Baca juga: 5 Kepala Daerah di Indonesia Meninggal akibat Covid-19, Siapa Saja?

Adapun survei mengenai kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 ini digelar selama 12 hingga 15 Agustus 2020.

Survei dilakukan melalui telepon dengan melibatkan 2.202 responden yang dipilih secara acak. Margin of error dari survei ini sebesar 2,1 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X