Survei Indikator: "Sense of Crisis" Anies Baswedan Tangani Pandemi Dinilai Paling Tinggi

Kompas.com - 20/08/2020, 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan sense of crisis atau kepekaan kepala daerah dalam menangani pandemi virus corona.

Para pemuka opini yang menjadi responden diminta memberikan penilaian terhadap 7 nama kepala daerah.

Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat skor yang paling tinggi yakni 72,9 dari 100.

Baca juga: Anies Minta Genteng Rumah Warga di Sekitar Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Dicat Satu Warna

"(Skor) seratus artinya yang paling tinggi, (skor) Anies (Baswedan) paling tinggi," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual yang digelar Kamis (20/8/2020).

Meski begitu, skor Anies tak jauh berbeda dengan skor yang didapat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 72,1.

Menyusul Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di peringkat ketiga dengan skor 72,0.

"Beda (skor Anies Baswedan) dengan Ridwan Kamil di peringkat kedua dengan Ganjar (Pranowo) di peringkat ketiga tidak signifikan secara statistik," ujar Burhanuddin.

Di peringkat keempat, dengan raihan skor yang terpaut cukup jauh dari Ganjar Pranowo, terdapat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah mendapat skor 64,5 dalam hal sense of crisis.

Baca juga: Anies Peringatkan Waspada Dampak Pandemi yang Jauh Lebih Besar

Peringkat kelima ditempati oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dengan skor 64,4. Selanjutnya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyusul di peringkat ketujuh dengan perolehan skor 63,5.

Di posisi buncit, terdapat Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan skor 62,6.

Selain itu, survei juga membandingkan sense of crisis antara pemerintah pusat dan daerah. Hasilnya, angka yang didapat oleh pemerintah daerah lebih tinggi dibandingkan pemerintah pusat.

Responden yang menilai kinerja pemerintah daerah dalam menangani Covid-19 sudah baik sebesar 66,8 persen. Sedangkan yang menilai kinerja pemerintah pusat baik sebanyak 53,6 persen.

Sementara itu, responden yang menilai kinerja pemerintah daerah buruk sebesar 25,7 persen. Angka itu tidak lebih besar dibandingkan pemerintah pusat yang oleh 35,2 persen responden dinilai kinerjanya buruk dalam menangani pandemi.

"Kredit kepada pemerintah pusat tidak sebaik kredit yang diberikan elite kepada pemerintah daerah," kata Burhanuddin.

Untuk diketahui, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia ini melibatkan 304 responden dari 20 kota di Tanah Air, yang seluruhnya merupakan pemuka opini atau opinion leader.

Baca juga: Anies Baswedan dan Irjen Pol Nana Sudjana Resmikan Aplikasi Online untuk Bantu Warga Jalani Isolasi Mandiri

Karena tidak tersedianya data populasi pemuka opini, maka pemilihan responden tidak secara acak.

Responden dipilih secara purposif yang umumnya dijadikan rujukan oleh media, seorang pengamat kesehatan, pengamat sosial politik, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.

Mereka di antaranya adalah dokter spesialis paru Erlina Burhan, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Rektor UGM Panut Mulyono, Rektor ITB Kadarsah Suryadi, Rektor UI Pandji Soerachman, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, seniman Butet Kertarejasa, dan ratusan nama-nama besar lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Airlangga Sebut Ekonomi Nasional Diperkirakan Tumbuh 5,3 Persen Pada 2023

Nasional
KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

KUHP Hasil Revisi Tak Langsung Berlaku, Ada Waktu 3 Tahun untuk Sosialisasi

Nasional
Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Densus 88 Imbau Warga Tetap Tenang Pasca-ledakan Bom Bunuh di Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Pemerintah Akan Kembali Lakukan Sero Survei untuk Tentukan Kelanjutan Penanganan Pandemi

Nasional
Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Densus 88: Kami Kerja Cepat Dalami Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

Nasional
Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Jokowi Minta Mendagri Peringatkan Daerah soal Kendalikan Inflasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Bom Bunuh Diri di Mapolsek Astanaanyar Bandung, Densus 88 Langsung Olah TKP

Nasional
Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Ditemukan Bagian Tubuh di Lokasi Bom Bunuh Diri Polsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Zulhas: Pilpres Jangan Dijadikan Berhala Baru

Nasional
Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Bom Bunuh Diri Meledak di Mapolsek Astanaanyar Bandung

Nasional
Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Pekerja Migran Indonesia Solusi Resesi

Nasional
Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Saling Rayu antara Gerindra dan PKS di Tengah Isu Rujuk

Nasional
Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Misteri Perempuan Menangis di Rumah Bangka: Diungkap Richard Eliezer, Dibantah Ferdy Sambo

Nasional
KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

KUHP Hasil Revisi, Sebarkan Informasi Tak Pasti Diancam 2 Tahun Bui, Berita Bohong 6 Tahun

Nasional
Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa 'Dikadali' Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Luapan Kekecewaan Polisi yang Merasa "Dikadali" Sambo, dari Jenderal sampai Peraih Adhi Makayasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.