Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita di Balik Keputusan Jokowi Kenakan Baju Adat Sabu Raijua....

Kompas.com - 16/08/2020, 08:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakaian adat Sabu Raijua NTT yang dikenakan Presiden Joko Widodo di acara Pidato Tahunan MPR RI Tahun 2020 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020) lalu, rupanya didatangkan langsung dari perajin di Pulau Sabu.

Sekretaris Pribadi Presiden, Anggit Noegroho mengatakan, beberapa pekan sebelum acara, Presiden Jokowi meminta tim sespri untuk menyiapkan pakaian adat yang akan dikenakan saat acara pidato tahunan di MPR/DPR.

"Setiap tahun, salah satu tugas kami di tim sespri adalah menyiapkan baju adat yang akan dipakai Bapak Presiden. Demikian juga pada tahun ini," ujar Anggit saat berbincang dengan Kompas.com, Sabtu (15/8/2020).

Baca juga: Baju Adat NTT yang Dipakai Jokowi Hanya Disiapkan 3 Hari

"Untuk tahun ini, Presiden ingin mengangkat baju-baju adat dari suku-suku yang belum banyak dikenal, belum banyak terekspose," lanjut dia.

Presiden Jokowi ingin masyarakat Indonesia mengenal lebih jauh keragaman suku-suku tersebut.

Tim sespri pun mengumpulkan data terkait suku yang masuk kategori keinginan Presiden Jokowi.

Baca juga: Hadiri Sidang Tahunan, Jokowi Pakai Baju Adat NTT

Setelah didapat, tim menyeleksinya. Lalu, pilihan pakaian adat yang sudah mengerucut disampaikan ke Presiden Jokowi.

"Setelah didiskusikan, beliau akhirnya memilih baju adat Sabu," ujar Anggit.

Salah satu alasan dipilihnya baju adat Sabu Raijua, yakni melekatnya prinsip egaliter pada pakaian itu. Busana adat itu tidak digunakan untuk kelas sosial atau upacara tertentu saja.

Semua kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga bangsawan, dapat mengenakan pakaian adat itu dalam acara apapun.

Baca juga: Antropolog: Pakai Baju Adat Sabu Raijua, Respek Jokowi Terhadap Budaya NTT

Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).
Tim sespri kemudian menghubungi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT, Ibu Julie S. Laiskodat untuk berkoordinasi tentang penyediaan baju adat tersebut.

"Baju adat itu asli sari para perajin di Sabu. Kami tim sespri menerima apa adanya dari sana, tidak memodifikasi apapun," lanjut Anggit.

Baju adat itu pun merupakan baju adat yang sudah jadi.

Tutup kepala, kain tenun menyilang, sabuk dan kalung tidak dirancang khusus untuk ukuran tubuh Presiden Jokowi, melainkan hanya dicari yang kira-kira pas.

"Dan untungnya cukup pas ketika dikenakan Presiden," ujar Anggit.

Tenun Sabu dikenal mempunyai corak warna cerah dan banyak. Namun, kecerahan warna itu bukan jadi pilihan Presiden Jokowi.

Baca juga: Terima Kasih Pak Jokowi Telah Mengenakan Pakaian Adat Sabu Raijua

Ia memilih warna yang paling minimalis dengan nuansa gelap, yakni warna dasar hitam dengan corak kuning keemasan.

Nuansa tersebut dipilih sebagai perlambang Indonesia yang sedang berduka cita akibat pandemi virus corona (Covid-19) yang merenggut ribuan korban jiwa, termasuk tenaga medis.

Presiden Jokowi tinggal memadupadankan pakaian adat itu dengan lapisan dalam kemeja hitam lengan panjang dan celana hitam milik sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com