Kompas.com - 16/08/2020, 07:44 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik sejumlah aspek dalam pidato Presiden Joko Widodo mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya pada Jumat (14/8/2020).

Salah satu aspek yang disorot yakni mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan menembus 4,5 Hingga 5,5 persen.

"Menurut saya kurang realistis di tengah penurunan ekonomi nasional dan global saat ini. Apalagi pemerintah tidak cukup serius menangani Covid-19 dan hanya mengandalkan ditemukannya vaksin," ujar Sekjen Fitra, Misbah Hasan dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2020).

Baca juga: Jokowi Sampaikan RAPBN 2021, Rupiah Justru Ditutup Melemah

Misbah mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak rasional karena dipicu rendahnya serapan APBN maupun APBD 2020.

Dia menegaskan, kualitas serapan APBN dan APBD 2020 tidak bisa dijadikan instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi sebagai pondasi menuju pencapaian 2021.

Menurutnya, dari aspek pendapatan negara pada 2021, pemerintah juga belum bisa langsung menggenjot sektor perpajakan karena mobilitas investasi dan orang tidak seleluasa dulu.

Alih-alih mendapatkan penambahan pajak, dunia usaha justru diprediksi masih menagih insentif pajak dari pemerintah.

Misbah menilai, Presiden terlalu optimistis karena berencana menaikan pendapat negara, terutama dari pertumbuhan penerimaan pajak dari minus 9,2 persen di 2020 menjadi 5,5 persen di 2021.

Baca juga: Presiden Sebut Penyusunan RAPBN 2021 untuk Atasi 4 Hal Ini

"Yang perlu dirasionalisasi adalah pertumbuhan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajka perdagangan internasional," tegas dia.

Sebelumnya, Jokowi memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mendatang berada di ksaran 4,5 persen hingga 5,5 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Fraksi PPP Imbau Menteri Tetap Fokus Bekerja, Jangan Terpengaruh Isu Reshuffle

Nasional
Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Satgas: Jumlah Kasus Positif dan Kematian Covid-19 Mingguan Meningkat

Nasional
Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Doni Monardo: Kepulangan Perantau ke Kampung Halaman Meningkatkan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Nasional
Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Nasional
Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Nasional
Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X