Jokowi: Anggaran Pendidikan 2021 Rp 549,5 triliun, 20 Persen dari APBN

Kompas.com - 14/08/2020, 14:39 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat khas NTT dalam Sidang Tahunan MPR 2020 pada Jumat (14/8/2020). DOKUMENTASI ISTANA KEPRESIDENANPresiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat khas NTT dalam Sidang Tahunan MPR 2020 pada Jumat (14/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangan pada rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengungkapkan anggaran pendidikan nasional pada 2021 sebesar Rp 549,5 triliun.

"Anggaran pendidikan tahun 2021 sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran langsung rapat paripurna DPR oleh TV Parlemen, Jumat.

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

Jokowi melanjutkan, pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah,transformasi pendidikan dan pelatihan guru.

Kemudian, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Jokowi dilakukan pula kebijakan lainnya di bidang pendidikan, melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP),

"Selain itu juga percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," kata Jokowi.

Baca juga: Menteri dan Kepala Daerah Diminta Terjemahkan Narasi di Pidato Jokowi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung soal sistem pendidikan nasional dalam pidato kenegaraannya pada sidang tahunan MPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat pagi.

Menurut Jokowi, sistem pendidikan di Indonesia harus mengedepankan nilai Ketuhanan, karakter serta akhlak.

"Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia," ujar Jokowi.

Baca juga: Ketika Jokowi 3 Kali Ucapkan Saatnya Indonesia Bajak Momentum Krisis

Jokowi juga menekankan bahwa pendidikan nasional perlu menekankan pentingnya inovasi dan kemajuan teknologi.

Untuk mendukung hal tersebut, Jokowi ingin semua platform tekonologi bertransformasi mendukung kemajuan bangsa.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.