Menteri dan Kepala Daerah Diminta Terjemahkan Narasi di Pidato Jokowi

Kompas.com - 14/08/2020, 13:54 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, Kompas.com/Robinson GamarAnggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun,

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun ini sangat inspiratif karena berisi ajakan bangkit di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

Misbakhun pun berharap para menteri Kabinet Indonesia Maju hingga seluruh kepala daerah bisa menerjemahkan pidato Presiden Jokowi ini dengan menyusun berbagai kebijakan yang tepat.

"Presiden Jokowi menyodorkan narasi besar dan itu harus ditangkap para pembantunya di Kabinet. Para menteri dan kepala daerah harus bisa menerjemahkan narasi besar itu demi kebangkitan Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Ketika Jokowi 3 Kali Ucapkan Saatnya Indonesia Bajak Momentum Krisis

Misbakhun melanjutkan, dalam pidato, Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen berupaya agar krisis dunia akibat pandemi Covid-19 tidak membawa Indonesia menuju kemunduran.

Ia pun mengapresiasi Presiden Jokowi yang justru menilai momentum wabah ini harus dibajak untuk melakukan lompatan kemajuan.

" Pidato kenegaraan Presiden Jokowi memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk memanfaatkan masa pandemi Covid-19 sebagai momentum menuju kebangkitan, memanfaatkan krisis pandemi untuk melakukan lompatan besar," kata Misbakhun.

Presiden Jokowi dalam pidatonya dinilai telah menebarkan spirit dalam menghadapi pandemi global. Pesannya jelas, agar bangsa Indonesia tak meratap saat menghadapi Covid-19.

"Beliau memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa krisis pandemi itu bukan sesuatu yang harus diratapi, tetapi sesuatu yang jadi pembelajaran bagi seluruh komponen bangsa," kata dia.

Baca juga: Mengenal Baju Adat Sabu NTT yang Dipakai Jokowi

Anggota Komisi XI DPR tersebut sekaligus berterimakasih atas pujian Presiden Jokowi soal gerak cepat DPR dalam membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Misbakhun menyebut, gerak cepat Presiden Jokowi menerbitkan Perppu yang direspons secara cepat juga ileh DPR merupakan bukti bahwa politik harus bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

"Ini adalah apresiasi luar biasa Presiden kepada DPR. Bagaimanapun DPR memahami krisis ini membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, dan proses itu dilakukan tanpa mempermasalahkan hal-hal lain. Politik memberikan solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang dibutuhkan pemerintah," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X