Pemilihan Kandidat dan Problem Serius dalam Pilkada

Kompas.com - 11/08/2020, 17:00 WIB
Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri), berbicara disaksikan bakal calon wakil wali kota Solo Teguh Prakosa (kanan) dan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo, di Kantor DPC PDI-P Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. DOK. TIM KOMUNIKASI DAN MEDSOS GBakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri), berbicara disaksikan bakal calon wakil wali kota Solo Teguh Prakosa (kanan) dan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo, di Kantor DPC PDI-P Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

PELAKSANAAN tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 di 270 daerah telah memasuki fase krusial.

Tahapan tersebut adalah kandidasi yang membuat area-area publik disesaki oleh alat peraga sosialisasi, baik itu perseorangan maupun partai politik.

Merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2020, semua nama kandidat akan mengerucut pada 4-6 September 2020.

Tidak ada yang berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya, keterlibatan dari pasangan calon perseorangan di Pilkada 2020 juga masih minim.

Hal ini menandakan bahwa partai tetap menjadi penyangga utama bagi kandidat yang ikut berlaga di perhelatan elektoral.

Penentuan kandidat di tengah merabaknya wabah virus covid-19 tentu tidak mudah bagi partai politik, sehingga tak ayal baru bisa memastikannya mendekati batas masa pendaftaran pasangan calon.

Proses penentuan kandidat (kandidasi) ini menggambarkan bagaimana pengelolaan partai dalam implementasi demokrasi internal.

Potret dan dinamika tersebut setidaknya dapat dilihat dari ragam pemberitaan media masa.

Dalam tulisan Pippa Norris berjudul Recruitment (2016), kandidasi dimaknai sebagai proses bagaimana kandidat dipilih dari kandidat potensial yang mampu bersaing untuk mendapatkan jabatan publik.

Tentu, banyak orang yang berkehendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah (running for office). Meski tak semua memiliki modal memadai.

Sejatinya, kandidasi ini menjadi sarana pelembagaan politik di tubuh partai sebagai bagian dari tahapan kaderisasi.

Mekanisme kandidasi yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon harus benar-benar dijalankan oleh partai politik.

Pelibatan kader, distribusi dan alokasi kader ke sejumlah jabatan publik termasuk melalui pintu pilkada untuk menjadi pemimpin di daerah adalah sebuah keniscayaan.

Kandidasi juga dapat menyubambang pada penguatan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan munculnya calon kepala daerah yang mumpuni dan tranformasional.

Kuatnya oligarki

Namun, realitasnya, proses kandidasi yang sehat ini kerapkali dirusak oleh partai. Persaingan perebutan tiket di Pilkada 2020 telah dapat kita saksikan bersama di beberapa daerah.

Majunya anak sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam bursa pencalonan wali kota Solo menjadi perhatian semua pihak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X