Pemilihan Kandidat dan Problem Serius dalam Pilkada

Kompas.com - 11/08/2020, 17:00 WIB
Bakal calon wali kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Kamis (23/7/2020) KOMPAS.COM/MEI LEANDHA ROSYANTIBakal calon wali kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Kamis (23/7/2020)

Selain Gibran, ada juga menantu Jokowi, yakni Bobby Nasution, juga didorong untuk mencalonkan diri di pemilihan wali kota Medan.

Proses ini memperlihatkan adanya oligarki di tubuh partai politik yang menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Seringkali kita saksikan partai-partai yang memiliki suara besar bahkan tidak mencalonkan kadernya untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Partai politik justru mengusung pejabat birokrasi dan pengusaha yang memiliki modal kuat.

Praktik sempurna oligarki politik seakan menutup akses kompetisi dari hulu ke hilir menyebabkan pilkada hanya sebagai permainan segelintir elite politik saja.

Secara bersamaan, dinasti politik juga terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat agar tetap dapat mempertahankan kekuasaannya dalam tubuh partai baik di tingkat daerah. Sehingga, dapat dipastikan dinasti politik mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik.

Bahkan, hanya beberapa bulan saja memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai seperti Gibran, sudah bisa mendapatkan tiket untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Penulis sendiri sempat mempertanyakan ketika Gibran bukan anak sulung presiden, apakah PDI-P akan tetap mencalonkan sebagai bakal pasangan calon wali kota Solo?

Atau, jika Bobby Nasution bukan menantu Jokowi, apakah akan tetap masuk dalam bursa pencalonan wali kota Medan?

Keikutsertaan anak dan menantu presiden dalam pilkada benar-benar memperlihatkan hadirnya politik dinasti dalam demokrasi.

Hal ini juga dinilai mencederai keadilan masyarakat. Sebab, bagaimanapun juga posisi Jokowi akan sangat berdampak pada elektabilitas anak atau menantunya yang mencalonkan, setidaknya calon tidak perlu bersusah payah untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Loyalis Jokowi tentu saja akan memberikan dukungan secara penuh meski tidak ikut berkampanye.

Penulis melihat ketika ada dinasti politik akan menyebabkan ketidakadilan (unfairness) dalam kontestasi.

Studi Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder (2007) tentang dinasti politik di Kongres Amerika Serikat menunjukkan ada korelasi antara dinasti politik dan kompetensi politik.

Semakin marak praktik politik dinasti akan berbanding lurus dengan kompetisi politik yang tidak sehat. Dinasti politik juga diyakini melahirkan oligarki kekuasaan.

Menurut Jeffrey Winters, salah seorang ilmuwan politik AS di Universitas Northwestern, oligarki muncul karena konsentrasi kekayaan yang ada sejak zaman kuno.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X