Pemilihan Kandidat dan Problem Serius dalam Pilkada

Kompas.com - 11/08/2020, 17:00 WIB
Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri), berbicara disaksikan bakal calon wakil wali kota Solo Teguh Prakosa (kanan) dan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo, di Kantor DPC PDI-P Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. DOK. TIM KOMUNIKASI DAN MEDSOS GBakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri), berbicara disaksikan bakal calon wakil wali kota Solo Teguh Prakosa (kanan) dan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo, di Kantor DPC PDI-P Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Jika politik dinasti ini terus menguat, apalagi tidak diimbangi dengan kompetensi politik yang sehat tidak menutup kemungkinan akan melanggengkan oligarki dan pembusukan demokrasi.

Persoalan serius

Proses kandidasi partai yang instan dan tidak sehat dalam tahapan kepemimpinan menjadi persoalan serius.

Pada akhirnya, kandidasi ini seolah hanya seremoni belaka akibat kekuatan rujukan (reference power) yang begitu dominan.

Selain itu, hal ini juga akan berdampak pada investor ekonomi dan politik yang memainkan peran secara signifikan dalam kandidasi.

Pebisnis yang memiliki kepentingan bisa memberikan fasilitas seluas-luasnya pada calon kepala daerah.

Utang biaya politik ini harus berbalas konsensi atas pencalonannya. Fakta tersebut juga dapat berpotensi pada tingginya calon tunggal di pilkada.

Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dan evaluasi terhadap mekanisme kandidasi partai.

Pertama, merealisasikan mekanisme internal yang demokratis, transparan dan akuntabel.

Partai memiliki peluang menempatkan seluruh komponen mengikuti proses pencarian kandidat dengan mempersiapkan diri sejak dini.

Pengelolaan keanggotaan partai juga harus menjadi garapan yang serius.

Kedua, pentingnya desentralisasi kewenangan kepada partai di tingkat lokal untuk mengambil kebijakan terkait proses kendidasi.

Ini menjadi upaya untuk membangun demokratisasi di internal partai dan memutus rantai oligarki.

Ketiga, membangun sistem pengkaderan serta rekrutmen yang memadai oleh partai politik di tingkat lokal guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kader, termasuk juga memperdalam visi kepemimpinan dalam membangun daerah.

Dengan bekal yang cukup, ini juga bisa memudahkan partai untuk mengawal dan mengawasi kepemimpinannya apabila terpilih serta meyakinkan pemilih.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Kompolnas: Pam Swakarsa Bermakna Keinginan Masyarakat

Nasional
Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di Belanda, Total 2.942 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Soal Kewajiban Jilbab bagi Siswi Nonmuslim, Ketua Komisi X: Kami Prihatin atas Sikap Intoleran

Nasional
Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X