Khofifah Sebut Bansos Covid-19 Akan Untungkan Petahana Pilkada 2020

Kompas.com - 10/08/2020, 08:53 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Dok. Pemprov JatimGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, petahana pada Pilkada 2020 berpotensi diuntungkan dengan adanya pandemi Covid-19.

Lantaran petahana punya kesempatan mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan pandemi untuk kepentingan dukungan Pilkada.

"Apa betul bahwa di era pandemi ini kemungkinan bansos akan menguntungkan petahana? Rasanya, iya," kata Khofifah dalam diskusi virtual yang digelar Minggu (9/8/2020) malam.

Baca juga: Bawaslu Ungkap 4 Bentuk Politisasi Bansos Covid-19 pada Pilkada 2020

Khofifah mengatakan, ada berbagai bansos yang dikirimkan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi Covid-19.

Bansos-bansos itu umumnya disalurkan ke warga melalui pemerintah daerah, dengan penanggung jawab bupati hingga wali kota.

Oleh karenanya, kata Khofifah, dalam proses penyaluran ini dimungkinkan bagi kepala daerah menyelipkan pesan-pesan politik tertentu.

"Bahwa di dalam tanggung jawab dia sebagai kepala daerah memang memungkinan dia untuk menyampaikan pesan-pesan bansos ini kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan Politisasi Bansos Covid-19 di 23 Kabupaten/Kota

Khofifah menuturkan, di Jawa Timur sendiri ada 19 daerah yang bakal menggelar Pilkada 2020. Dari jumlah tersebut, 2 daerah di antaranya berpotensi diikuti oleh calon petahana.

Berdasar laporan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jawa Timur, kata Khofifah, sudah banyak ditemukan bansos Covid-19 yang diduga dipolitisasi kepala daerah.

Misalnya, penulisan nama bupati pada amplop bansos, hingga logo pasangan calon kepala daerah di kemasan sembako bansos.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X