Sah, Prabowo Subianto Kembali Jadi Ketum Partai Gerindra

Kompas.com - 08/08/2020, 16:06 WIB
Kongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Sabtu (8/8/2020) menetapkan Prabowo Subianto untuk kembali menjadi ketua umum. DOKUMENTASI GERINDRAKongres Luar Biasa Partai Gerindra pada Sabtu (8/8/2020) menetapkan Prabowo Subianto untuk kembali menjadi ketua umum.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Prabowo Subianto resmi disahkan kembali sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk periode 2020-2025.

Pengesahan itu ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).

Sidang KLB tersebut dipimpin Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Atas nama pimpinan sidang Kongres Luar Biasa, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah dan memberikan syukur dan doa kepada Pak Prabowo Subianto untuk memimpin kami kembali selama lima tahun," kata Muzani, dalam video yang diterima Kompas.com dari pengurus DPP Partai Gerindra.

Baca juga: Beri Sambutan di KLB Gerindra, Megawati: Terus Berjuang Bawa Kemajuan Indonesia Raya

Ia pun mendoakan Prabowo senantiasa diberikan kesehatan di masa kepemimpinannya.

"Semoga Pak Prabowo diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang oleh Allah SWT untuk memimpin kita semua," kata dia.

Prabowo menerima keputusan KLB itu.

Baca juga: Jokowi Beri Sambutan di KLB Gerindra, Bicara Ketahanan Pangan di Masa Krisis

Ia menyatakan siap kembali memimpin Partai Gerindra lagi selama lima tahun ke depan.

"Kalau itu memang permintaan Kongres Luar Biasa ini, saya menyatakan saya siap sebagai ketua umum," tuturnya.

Partai Gerindra didirikan oleh Prabowo pada 6 Februari 2008. Prabowo juga yang mengetuai Partai Gerindra sejak awal.

Maka, hingga saat ini Prabowo telah memimpin Partai Gerindra selama 12 tahun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Dinyatakan Langgar Etik, Ketua KPK Firli Bahuri Dijatuhi Sanksi Ringan

Nasional
Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Naik Helikopter, Ketua KPK Firli Bahuri Dinyatakan Melanggar Kode Etik

Nasional
Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Pilkada Serentak 9 Desember Jangan Jadi Harga Mati

Nasional
Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Tolak Pilkada, PBNU: Kita Belum Punya Success Story Menekan Covid-19

Nasional
Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Ini Sanksi bagi Paslon yang Bawa Iring-iringan Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X