Saat Partai Berkarya Terbelah Dua, Kubu Muchdi PR dan Tommy Soeharto

Kompas.com - 06/08/2020, 08:05 WIB
Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. KOMPAS.com/FARIDA FARHANKetua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dualisme kepengurusan melanda Partai Berkarya. Pecahnya partai itu diawali saat sejumlah kader menilai kepemimpinan Ketua Umum Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tidak berjalan dengan baik.

Tak hanya itu, Tommy dianggap tak mampu membawa Partai Berkarya mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2019 dan evaluasi Pemilu 2019 pun tidak pernah dilakukan Tommy.

Oleh karenanya, pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

"Permintaan kader agar Munaslub dipercepat, Insya Allah 30 hari dari hari ini," kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang di Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Badarudin mengatakan, sudah mengantongi dukungan dari dua per tiga pimpinan Partai Berkarya di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melaksanakan Munaslub dalam rangka mengganti struktur DPP.

"Atas permintaan lebih dari dua per tiga provinsi dan kabupaten kota, maka langkah penyelamatan partai ini segera dilakukan," pungkasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Respons Tommy Soeharto

Selaku Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy mengatakan, tak seharusnya para kader tersebut mengajukan Munaslub dalam merespons dinamika di internal partai.

Tommy mengatakan, akan mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian bagi pengurus partai yang membentuk Presidium Penyelemat Partai guna mempercepat Munaslub.

"Sungguh disayangkan dinamika yang tidak produktif itu semakin dipertontonkan dengan membentuk Presidium Penyelemat Partai Berkarya, yang ironisnya ingin melaksanakan Munaslub. Partai berkarya belum pernah melaksanakan Munaslub sebelumnya," kata Tommy dalam rapat pleno Partai Berkarya, Rabu (8/7/2020).

Tak main-main dengan ucapannya, pada akhir rapat pleno, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengumumkan pemberhentian sejumlah pengurus partai yang terlibat pembentukan Presidium Penyelemat Partai.

Baca juga: Dari Golkar hingga Berkarya, Ini Kisah Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi

Menurut Priyo, pemecatan tersebut sudah disepakati dengan para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya di seluruh Indonesia.

Namun, ia tak menyebutkan nama dan jumlah kader yang diberhentikan.

"Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan pada hari ini," ujar Priyo dalam akhir rapat pleno Partai Berkarya.

Munaslub tetap digelar

Pemberhentian sejumlah pengurus partai, tak menyurutkan niat para kader yang tergabung dalam Presidium Penyelemat Partai untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya pada Sabtu (11/7/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X