Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hingga Desember 2020, Kemensos akan Bagikan BST kepada 9 Juta KPM

Kompas.com - 06/08/2020, 07:20 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Dalam kurun waktu enam bulan (Juli hingga Desember 2020), Kementerian Sosial (Kemensos) berencana membagikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Untuk diketahui, BST merupakan bentuk kelanjutan komitmen Presiden Joko Widodo, dalam melindungi masyarakat tidak mampu pada masa pandemi.

Pada program BST tahun ini, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp 32,5 triliun. Nantinya, setiap KPM berhak mendapat BST sebesar Rp 300.000.

“Program BST dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan daya beli, serta mendorong ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19,” kata Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Didukung Kemensos, Pos Indonesia Optimis Penyaluran BST Tahap III Mencapai Target

Hal tersebut dikatakan Juliari, saat menghadiri penyaluran BST gelombang kedua tahap 4, di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/8/2020).

Kehadiran Juliari pada acara tersebut merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap dampak pandemi Covid-19 yang dialami masyarakat.

Sebagai informasi, Kemensos menganggarkan dana sebesar Rp 212.943.600.000 untuk BST Kota Bandung.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Asep Sasa Purnama mengakui, penyaluran BST masih mengalami sejumlah kendala.

Maka dari itu, Kemensos bertekad terus melakukan perbaikan, salah satunya dengan menyalurkan BST secara langsung kepada KPM yang memiliki keterbatasan akses.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket

“Cara ini untuk meminimalkan kerumunan dalam proses penyaluran,” kata Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Yusril: Prabowo Belum Pasti Hadir di Sidang Putusan MK Besok

Nasional
Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Jokowi Harap Timnas Indonesia Cetak Banyak Gol Lawan Yordania Malam Ini

Nasional
Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Jelang Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com