Dari Golkar hingga Berkarya, Ini Kisah Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi

Kompas.com - 05/08/2020, 16:59 WIB
Ilustrasi partai politik KOMPAS.com/ JunaediIlustrasi partai politik
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya pecah. Partai politik yang baru berdiri pada 2016 lalu itu kini terbagi ke dalam dua kepengurusan, yakni yang dipimpin Tommy Soeharto dan Muchdi PR.

Belakangan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memilih mengesahkan Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi PR.

Namun, bukan Partai Berkarya saja yang mengalami perpecahan di era Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, ada tiga partai lain yang mengalami nasib serupa, mulai dari Golkar, PPP hingga Hanura.

Berikut rangkumannya:

Golkar

Konflik Partai Golkar dimulai sejak akhir 2014 lalu, tak lama setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Saat itu, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum untuk kedua kalinya dalam Musyawarah Nasional di Bali. Namun, kader yang tak terima dengan hasil Munas tersebut membuat Munas tandingan di kawasan Ancol, Jakarta.

Dalam Munas Ancol, terpilih Agung Laksono sebagai ketua umum.

Baca juga: Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Saat itu, Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sementara Golkar kubu Aburizal memilih sebagai oposisi.

Namun konflik tak berhenti pasca keluarnya SK Menkumham. Kubu Aburizal menggugat SK tersebut ke PTUN. Sejak saat itu terjadi konflik berkepanjangan antara dua kubu.

Namun akhirnya kubu Aburizal dan Agung sepakat untuk berdamai dan bersama-sama menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada pertengahan tahun 2016.

Baca juga: Partai Berkarya Kubu Muchdi Terima SK Pengesahan Kepengurusan Kemenkumham

Dualisme kepemimpinan ini pun akhirnya berakhir pada 17 Mei 2016 setelah Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru.

Setya Novanto pun membawa Golkar mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

PPP

Perpecahan di PPP muncul sejak 2014, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua Umum PPP saat itu, Suryadharma Ali, sebagai tersangka korupsi penyelanggaraan ibadah haji.

Pengurus Pusat yang diinisiasi Romahurmuziy atau Rommy sebagai sekretaris jenderal saat itu memecat Suryadharma. Namun Suryadharma tak terima dan balik memecat Rommy.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X