Kompas.com - 03/08/2020, 19:13 WIB
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut, penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi penyelenggara Pilkada 2020 belum terpenuhi 100 persen.

Padahal pelaksanaan Pilkada sudah memasuki tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang mengharuskan adanya interaksi langsung antara petugas dan masyarakat.

"Perspektif kita harus luas, Pilkada diselenggarakan di saat yang tidak normal, contohnya penyediaannya yang belum 100 persen," kata Afif dalam keterangan tertulis yang dilansir Kompas.com dari laman resmi Bawaslu, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Bawaslu Nilai KPU Fokus ke Kesehatan, Abaikan Persoalan Teknis Pilkada 2020

Afif menilai, kewajiban penyediaan APD pada Pilkada menyulitkan penyelenggara. Penggunaannya juga dinilai memakan waktu lama dalam setiap tahapan.

Afif pun mendorong agar penyediaan APD dapat dipenuhi, baik oleh jajaran penyelenggara sendiri maupun dengan bantuan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Kami pengawas (Pilkada) tidak terlalu penting siapa yang menyediakan hal ini (APD), yang penting asalkan barangnya ada saat kita mau tugas nah ini prasyarat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bawaslu: Ongkos Beli APD untuk Awasi Pilkada Depok Capai Rp 900 Juta

Dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Jumat (24/7/2020), Afif sempat menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu di tingkat bawah harus bersaing untuk mendapatkan APD dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19.

Mereka yang lebih dekat dan cepat berkomunikasi dengan Satgas akan lebih dulu mendapat APD. Padahal, kata Afif, seharusnya APD penyelenggara dijamin ketercukupannya.

"Artinya di (tingkat) bawah antara KPU Bawaslu yang punya komunikasi lebih cepat dengan gugus tugas daerah itu lebih cepat dapat (APD). Ini kan tidak ideal, masak rebutan. Harusnya kan sudah teralokasikan semua," tutur.

Baca juga: Pilkada 2020 Wajib Protokol Kesehatan, Bawaslu: Beban Bertambah

Afif menyebut, kebutuhan APD menjadi pintu gerbang kelanjutan Pilkada Serentak 2020. Untuk itu, pemenuhan APD penyelenggara harus dijamin kepastiannya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

PAN Lirik Sejumlah Tokoh untuk Capres 2024, ada Erick Thohir, Anies, Ganjar hingga Puan

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Satgas: Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Covid-19 Seperti Negara Lain

Nasional
Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Mutasi-Promosi 108 Perwira Tinggi | Sudi Silalahi Sempat Jalan Pagi lalu Nyeri Perut Sebelum Meninggal

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang 'Latihan' Peretas

Anggota Komisi I Sebut Situs Pemerintah Kerap Jadi Ajang "Latihan" Peretas

Nasional
Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Deretan Kontroversi Kekerasan Oknum Polisi, Peserta Aksi Dibanting hingga Kapolres Aniaya Anggota

Nasional
Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

Nasional
Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Panglima TNI Dianugerahi Tanda Gelar Kehormatan dari Pemerintah Australia

Nasional
Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Perluas Cakupan, Pemerintah Bakal Sasar Vaksinasi Covid-19 ke Anak Usia 5-11 Tahun

Nasional
Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Gakeslab Sebut Harga Reagen Mulai Terjangkau, Kisaran Rp 150.000-Rp 200.000

Nasional
Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Satgas Khawatir Tingkat Kepatuhan Prokes Masyarakat Turun sejak 12 Oktober

Nasional
Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Rencana Penurunan Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000 dan Desakan agar Pemerintah Sesuaikan Harga Reagen

Nasional
Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Soal Jatah Kursi PAN di Kabinet, Zulhas: Menteri Tidak Menteri, Itu Urusan Presiden

Nasional
Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Kata Menkes, Ini Tiga Vaksin Covid-19 yang Disiapkan untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Menkes Sebut Obat Molnupiravir Digunakan untuk Cegah Pasien Covid-19 Dirawat di RS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.