Pilkada 2020 Wajib Protokol Kesehatan, Bawaslu: Beban Bertambah

Kompas.com - 24/07/2020, 18:58 WIB
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, beban penyelenggara Pilkada 2020 menjadi lebih berat dibanding gelaran pemilihan sebelumnya.

Sebab, dengan terjadinya pandemi Covid-19, penyelenggara baik Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menerapkan protokol kesehatan di seluruh tahapan.

"Semua tahapan ini kemudian diselimuti oleh Peraturan KPU terkait bagaimana pelaksananya dengan pengaturan pilkada di saat Covid. Nah ini menambah beban penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu," kata Afif dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Jumat (24/7/2020).

Afif mencontohkan, ketika pilkada digelar di situasi normal, penyelenggara tidak perlu memikirkan penggunaan masker atau hand sanitizer.

Baca juga: Anak Pramono Anung Tak Ambil Pusing Dituding Dinasti Politik di Pilkada Kediri 2020

Sedangkan sekarang, dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih dari rumah ke rumah saja, pengawas harus memastikan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) memakai masker dan rajin mencuci tangan.

Belum lagi ketika hari pemungutan suara nanti. Pengawas harus memastikan petugas di TPS dan pemilih mengenakan masker sekaligus menerapkan jaga jarak.

Bahkan, petugas TPS harus melakukan pengecekan suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke TPS dan memastikan suhu tubuh mereka tidak lebih dari 37,3 derajat celcius.

"Tidak pernah dalam sejarah pilkada kita, kita repot sekali urusan alasan kesehatan. Betapa penyelenggara itu ribetnya urusan protokol kesehatan," ucap Afif.

Afif menceritakan, penyelenggara di tingkat bawah bahkan ada harus bersaing untuk mendapatkan alat pelindung diri ( APD) dari Gugus Tugas Covid-19.

Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan, Pemungutan Suara Pilkada Butuh Waktu Lebih Lama

Mereka yang lebih dekat dan cepat berkomunikasi dengan gugus tugas akan lebih dulu mendapat APD.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Nasional
Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Tahun Depan, Nasdem Akan Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional
Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Anggota Komisi I: Pandemi Jadi Halangan Bahas Revisi UU ITE

Nasional
Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Novel Baswedan Berharap Kapolri Baru Bisa Usut Lebih Jauh Kasus Penyiraman Kepadanya

Nasional
Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Satgas: Setelah 2 Minggu Turun, Penambahan Kasus Covid-19 Kembali Naik

Nasional
Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Masyarakat Pertanyakan Tahanan KPK yang Sudah Divaksin Covid-19, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Nasional
RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas, Baleg Minta Semua Pihak Kawal Pembahasannya

Nasional
UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

UPDATE 25 Februari: Sebaran 8.493 Kasus Baru Covid-19, di Jabar Tertinggi

Nasional
Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Kerap Pinggirkan Masyarakat Adat, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Nasional
Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Tim Kajian UU ITE: Merevisi Tak Harus Buang Pasal, Hanya Pengaturannya Diperjelas

Nasional
Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Wapres Minta Masyarakat Terapkan Protokol Kesehatan Selagi Tunggu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Anak-anak Dapat Efek Terburuk dan Terpanjang Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Februari: Ada 77.293 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 25 Februari: 69.544 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X