Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Calon Kepala Daerah yang Tak Berbuat untuk Atasi Covid-19 Jangan Dipilih

Kompas.com - 31/07/2020, 17:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 merupakan momentum untuk memilih pemimpin yang mampu mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Tito menilai, calon kepala daerah yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menangani pandemi di daerah, tak layak untuk dipilih.

Baca juga: Mendagri: Bansos Pemda Tak Boleh Cantumkan Nama dan Foto Kepala Daerah

"Ini kesempatan rakyat untuk memilih mereka yang benar-benar punya gagasan, benar-benar yang berbuat untuk atasi Covid-19 dan dampaknya," ujar Tito, dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Jumat (31/7/2020).

"Yang tidak berbuat (untuk) daerahnya karena Covid-19, ya jangan dipilih kalau saya begitu, jangan dipilih. Pusat sudah all out, daerah juga (semestinya) all out," lanjutnya menegaskan.

Tito menuturkan, jika calon kepala daerah tidak mampu mengendalikan pandemi, tidak punya gagasan dan tidak punya konsep, maka hal itu akan membebani rakyat.

Baca juga: Pilkada Saat Wabah, Mendagri: Tak Ada yang Jamin Kapan Pandemi Selesai

Sebab, kata Tito, pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularan penyakit ini pun masih terjadi di mana-mana.

"Yang punya konsep, punya keseriusan, punya kesungguhan itu yang terbaik, maka pilihlah. Rakyat itu di negara demokrasi faktanya dia hanya menunjukkan power-nya pada saat election atau pemilihan," jelas Tito.

Lebih lanjut Tito mengatakan, menanggulangi wabah Covid-19 bukan hanya pekerjaan pemerintah pusat saja. Penanggulangan wabah merupakan kerja bersama antara pusat dengan daerah.

Baca juga: Mendagri: Petahana di Zona Merah Covid-19 Bisa Kalah dalam Pilkada 2020

Pasalnya, jika pusat saja yang bekerja, maka mesin pemerintahan yang bergerak baru 50 persen. Sementara, di era otonomi sebagian kewenangan sudah berada di tangan pemerintah daerah.

"Mungkin setelah pilkada ini tidak akan ada lagi momentum sebaik ini. Untuk memacu mesin daerah, 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan," tambah Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Anies dan Sudirman Said Sama-sama Ingin Maju Pilkada DKI, Siapa yang Mengalah?

Nasional
Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Bertolak ke Sumbar, Jokowi dan Iriana Akan Tinjau Lokasi Banjir Bandang

Nasional
Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Dititip Kerja di Kementan dengan Gaji Rp 4,3 Juta, Nayunda Nabila Cuma Masuk 2 Kali

Nasional
Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Jabat Tangan Puan dan Jokowi di Tengah Isu Tak Solidnya Internal PDI-P

Nasional
Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis 'Mercy'

Saat Anak Buah Biayai Keperluan Pribadi SYL, Umrah hingga Servis "Mercy"

Nasional
26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

26 Tahun Reformasi: Robohnya Etika Bernegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com