Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Petahana di Zona Merah Covid-19 Bisa Kalah dalam Pilkada 2020

Kompas.com - 24/07/2020, 14:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung potensi kekalahan para calon kepala daerah petahana di daerah yang masuk zona merah Covid-19.

Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 untuk Provinsi Maluku yang ditayangkan secara daring di YouTube Kemendagri.

Mulanya, Tito mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sudah mengerahkan segala kemampuan dalam penanganan Covid-19.

Sehingga, dia meminta daerah ikut bergerak maksimal dalam menangani Covid-19.

Baca juga: Usung Calon Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Ini Alasan PDI-P

"Jadi klo pusat all out, kementerian dan lembaga all out. Sekarang ada komite, ini agar membuat mesin pusat bergerak all out. Tapi kalau daerahnya tak bergerak all out, ya susah, enggak maksimal juga," tegas Tito sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Kemendagri itu, Jumat (24/7/2020).

Kemudian, dia menyinggung daerah yang masih berstatus zona merah Covid-19.

Tito meminta kepala daerah di daerah-daerah tersebut waspada.

"Daerah-daerah yang merah, banyak korban itu bisa petahananya bisa jatuh, bisa kalah. Seperti dalam kasus di Amerika," tegas Tito.

Dia lantas mencontohkan kondisi terkini di Amerika Serikat.

Negara yang akan menggelar pemilihan Presiden beberapa bulan mendatang itu pun mengalami dinamika politik akibat pandemi Covid-19.

Tito menyebut Presiden Donald Trump kini mulai ditinggal pendukungnya karena dinilai kurang efektif menangani pandemi.

"Basis Trump di New York, banyak sekali yang beralih ke Biden (Joe Biden, capres dari Partai Demokrat AS). Angka (pendukung) Trump menurun karena kurang efektif menangani Covid-19," ungkap Tito.

Baca juga: Persaingan Keluarga Elite Politik di Pilkada Tangsel, Kala Petahana Tak Sekuat Dulu...

Merujuk kepada hal ini, Tito berpesan agar seluruh petahana dan calon kepala daerah di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 melakukan kampanye masif dalam penanganan Covid-19. 

Dirinya ingin agar pelaksanaan pilkada juga menjadi gerakan untuk menyosialisasikan kehidupan yang normal tetapi tetap patuh pada protokol kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com