Komisi X: Skema Pembiayaan Tambahan POP Bisa Jadi Solusi Libatkan Organisasi Penggerak Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, tambahan skema pembiayaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dapat menjadi solusi untuk melibatkan organisasi penggerak mandiri.

Menurut Huda, akan lebih baik jika Kemendikbud melibatkan banyak pihak dalam menjalankan program POP. Sebab, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru penggerak demi meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.

“Tentu dengan tambahan dua skema yaitu pembiayaan mandiri dan pendampingan saya kira tidak ada masalah, kalau ini sebagai way out gitu ya,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

“Ini bagian dari jalan tengah saya kira, karena pada prinsipnya POP saya setuju melibatkan banyak pihak, banyak organisasi penggerak,” lanjut dia.

Huda menilai dengan skema pembiayaan tambahan ini, Kemendikbud dapat menempatkan organisasi penggerak mandiri untuk ikut terlibat dalam perbaikan pendidikan.

“Tanoto dan Sampoerna Foundation ditempatkan selayaknya sebagai organisasi penggerak yang memang sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ini (pembiayaan) sendiri saya kira ini policy yang terbaik ya,” ujar politisi PKB ini.

Kendati demikian, DPR tetap akan memanggil Kemendikbud dalam rapat kerja untuk meminta penjelasan skema pembiayaan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Sebab, kata Huda, dalam beberapa rapat Komisi X dengan Kemendikbud, skema yang dijelaskan hanya skema tunggal, yakni dari APBN.

“Selama ini, yang ada hanya skema tunggal yaitu semua full dibiayai oleh APBN, sejumlah Rp 595 miliar itu,” tutur dia.

“Itu yang kita pertanyakan kok ada skema baru, kalo way out bagus. Supaya Tanoto, Sampoerna foundation yang saya kira sudah lama juga mendedikasikan diri untuk pengembangan pendidikan tidak menjadi korban dari kebijakan yang menurut saya maping-nya belum clear,” ucap Huda.

Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak (POP) memiliki tiga skema pembiayaan. Selain murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN), terdapat skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril menjelaskan, pembiayaan POP dapat dilakukan secara mandiri atau berbarengan dengan anggaran yang diberikan pemerintah.

"Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan," kata Iwan, Kamis (23/7/2020).

Tak hanya itu, proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima anggaran negara.

"Dengan menggandeng organisasi atau yayasan yang fokus di bidang pendidikan, Kemendikbud ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang menyentuh seluruh masyarakat Indonesia," kata Iwan.