Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Standar WHO, Satgas: Ini Alarm

Kompas.com - 29/07/2020, 16:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, DKI Jakarta harus memperbaiki kepatuhan warganya terhadap protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Sebab, dalam dua pekan terakhir, positivity rate DKI Jakarta melebihi standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Positivity rate merupakan rasio jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berbanding total pemeriksaan.

"Di dua pekan terakhir ternyata angkanya sudah mulai di atas 5 persen. Ini sudah mulai alarming. Harus ada yang ditingkatkan oleh masyarakat di Jakarta agar protokol kesehatan lebih dipatuhi kembali," ujar Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Covid-19, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Pedagang Hewan Kurban dari Luat Kota Tangerang Akan Dites Covid-19

Adapun positivity rate yang ditetapkan oleh WHO adalah di bawah lima persen.

Padahal, pada pekan-pekan sebelumnya, positivity rate DKI Jakarta terus berada di bawah lima persen, antara lain 4,4 persen, 4,07 persen dan 3,07 persen

Menurut dia, kondisi ini harus menjadikan evaluasi semua pihak.

Terlebih, capaian angka ini terjadi saat masa PSBB transisi.

"Ini evaluasi. Sepertinya ada lagi yang harus kita perbaiki. Kami kembali ingatkan masyarakat agar tetap patuh menerapkan disiplin protokol kesehatan," ucap dia. 

Selain itu, Dewi mengatakan, jumlah pemeriksaan Covid-19 di DKI Jakarta telah melampaui target yang ditetapkan WHO.

Baca juga: Sebaran 2.381 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Catat Penambahan Tertinggi

Adapun standar WHO adalah 1.000 pemeriksaan per 1 juta penduduk dalam waktu sepekan.

"Kalau di Jakarta kita ambil angka bulat, maka satu minggu dilakukan pemeriksaan 10.000. Angkanya jakarta ternyata per 4-10 Juni ini sudah 21.000 per minggu. Sudah melebih dua kali ekspektasi WHO," kata Dewi.

Kemudian, jumlah pemeriksaan itu bertambah menjadi 27.000. Lalu, dua pekan terakhir meningkat sampai dengan 40.000 pemeriksaan dalam sepekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com