Jeritan Masyarakat Sunda Wiwitan: Ini Kesewenang-wenangan!

Kompas.com - 29/07/2020, 07:07 WIB
Budayawan melakukan aksi dukung Sunda Wiwitan Cigugur di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020).  Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas budayawan terkait penyegelan pemakaman tokoh masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di situs Curug Goong Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat serta menuntut pemerintah untuk memberi kebebasan mayarakat adat dalam beribadat dab beragama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/pras. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIBudayawan melakukan aksi dukung Sunda Wiwitan Cigugur di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas budayawan terkait penyegelan pemakaman tokoh masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di situs Curug Goong Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat serta menuntut pemerintah untuk memberi kebebasan mayarakat adat dalam beribadat dab beragama. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat disegel pemerintah daerah setempat pada Senin (10/7/2020).

Makam tersebut rencananya akan digunakan untuk Pangeran Djatikusumah (88) dan istrinya.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Indra Purwantoro, bangunan makam yang ia sebut tugu tersebut disegel karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Ini sudah sesuai SOP Satuan Pamong Polisi Praja. Kita sudah tiga kali menyampaikan surat peringatan," kata Indra kepada Kompas.com saat ditemui di kantornya Senin siang (20/7/2020).

Baca juga: Komunitas Sunda Wiwitan Minta Pelaku Penyegelan Bakal Makan Leluhur Ditindak

"Setelah surat peringatan ketiga, belum dapat menujukan legalitas perizinan, SOP kami ya dilakukan penyegelan," sambung dia.

Indra mengatakan, telah mempersilahkan pihak Akur Sunda Wiwitan untuk mengajukan izin ke dinas terkait.

Namun, apabila dalam tujuh hari setelah penyegelan tak bisa menunjukkan surat izin, Satpol PP akan memberikan waktu 30 hari pada Akur Sunda Wiwitan untuk membongkar sendiri bangunan tersebut.

Jika 30 hari tak segera dibongkar, maka Satpol PP sendiri yang akan melakukan pembongkaran.

Menurut Indra, tindakan yang dilakukan Satpol PP merujuk pada Perda Kabupaten Kuningan Nomor 13 tahun 2019 tentang penyelenggaraan IMB, dan juga Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Satpol PP.

Baca juga: Bakal Makam Leluhur Disegel Pemkab Kuningan, Komunitas Sunda Wiwitan Lapor ke Komnas HAM

Ia juga menegaskan bahwa jika Pemda Kuningan tidak menyebut bangunan tersebut sebagai makam, melainkan tugu.

Rujukan penyebutan tugu, menurut Indra, berasal dari KBBI yang menjelaskan bahwa tugu adalah bangunan tinggi yang terbuat dari batu bata dan lain-lain.

"Kami tidak menyebut itu makam, Pak. Itu tugu. Perspektif Satpol PP itu adalah tugu," ujar Indra.

"Saya lihat dan saya diskusi dengan rekan-rekan SKPD yang lain, bangunan di sana kami kategorikan tugu. Sehingga berdasarkan Perda Nomor 13 itu harus memiliki izin dari pemda, yaitu IMB," lanjut dia.

Terkait bakal makam yang terdiri dari dua kotak, Indra menyebut bahwa kotak tersebut adalah bagian satu kesatuan dari tugu.

"Yang kami segel tugu," tambah Indra.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Sedang Kerja Keras Hadirkan Vaksin Covid-19

Nasional
KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

KPU Minta Pasangan Calon Gunakan Platform Digital Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19: Kami Tak Toleransi Aktivitas Pilkada yang Timbulkan Kerumunan

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Angka Kematian Pasien Covid-19 Naik 18,9 Persen dalam Sepekan

Nasional
Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas: Kantor Pemerintah dan Swasta Masih Lengah Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Ketua Komisi I DPR RI: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Bukan Hal Baru

Nasional
Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Bawaslu Minta Pimpinan Parpol Ikut Cegah Kerumunan Selama Pilkada

Nasional
Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Mahfud Ajak Parpol Sosialisasikan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pilkada

Nasional
BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

BNPB: September, Kualitas Udara di DKI Lebih Baik Salah Satunya karena Pandemi

Nasional
50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

50 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Rawan Tinggi Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

UPDATE 22 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 58.788

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Satgas Covid-19 Minta Perusahaan Tes Swab Rutin Karyawan

Nasional
Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Ribuan Tenaga Medis Positif Covid-19 dan Ratusan Meninggal Dunia Selama Pandemi

Nasional
Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Karhutla Landa 532,59 Hektar, Polisi Tetapkan 139 Tersangka

Nasional
Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Menteri PPPA: Rancangan PP tentang Kebiri Kimia Sedang Berproses di Setneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X