Bakal Makam Leluhur Disegel Pemkab Kuningan, Komunitas Sunda Wiwitan Lapor ke Komnas HAM

Kompas.com - 28/07/2020, 15:15 WIB
Makam sesepuh Sunda Wiwitan yang disegel Pemda Kuningan karena dianggap tugu, Selasa (21/7/2020). KOMPAS.com/ MUHAMAD SYAHRI ROMDHONMakam sesepuh Sunda Wiwitan yang disegel Pemda Kuningan karena dianggap tugu, Selasa (21/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas Sunda Wiwitan melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait penyegelan bakal lokasi makam Pangeran Djatikusumah.

Pelaporan itu dilakukan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (20/7/2020).

"Komunitas Sunda Wiwitan sudah mengadu secara resmi tentang permasalah yang dihadapi kepada Komnas HAM seminggu yang lalu," kata Komisioner Komnas HAM Beka Hapsara dal konferensi pers bertajuk 'Sunda Wiwitan Desak Pemerintah Pusat Menindak Penyegelan Inkonstitusional Bakal Makam Sesepuh, Selasa (28/7/2020).

Beka menilai, penyegelan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan telah mencederai prinsip hak asasi manusia.

Baca juga: Respons Sunda Wiwitan soal Belum Adanya IMB untuk Makam Sesepuh

Selain itu, ia juga menilai penyegelan tersebut mencederai konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Semua memiliki hak asasi yang sama dan ini harus ditegakan, dihormati dan juga dipenuhi hak asasinya," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya diberitakan, bakal lokasi makam sesepuh masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat disegel pemerintah daerah setempat pada Senin (10/7/2020).

Makam tersebut rencananya akan digunakan untuk Pangeran Djatikusumah (88) dan istrinya.

Baca juga: Bakal Makam Sunda Wiwitan Disegel, Ridwan Kamil Minta Tak Ada Persekusi Sepihak

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Kuningan Indra Purwantoro bangunan makam yang ia sebut tugu tersebut tidak memiliki izin.

Pihaknya mengklaim telah tiga kali mengirimkan surat peringatan dan hingga Senin pihak Akur Sunda Wiwitan tak dapat menunjukkan surat izin.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
Pegawai Beri Bukti Tambahan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK ke Dewas

Pegawai Beri Bukti Tambahan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK ke Dewas

Nasional
Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Kecewa dengan Putusan Praperadilan, Kuasa Hukum Angin Anggap Hakim Tak Pertimbangan Bukti dari 2 Pihak

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Kemenkes: Kasus Covid-19 Turun 17 Persen, tapi Kematian Naik 36 Persen

Nasional
Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Tangkap Tersangka yang Ubah APAR Jadi Tabung Oksigen, Bareskrim: Membahayakan

Nasional
Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Kekerasan Oknum TNI AU, Stafsus Presiden Angkie: Ada Cara Lebih Bijak Respons Warga Disabilitas

Nasional
Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X