Menpan RB: 1,6 Juta ASN Pegawai Administrasi Dialihkan ke 3 Sektor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, sebanyak 1,6 juta aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja sebagai tenaga administrasi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan penyuluh.

Restrukturasi tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu pemerintah juga membatasi rekrutmen CPNS untuk tenaga administrasi.

Tujuannya, mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi ASN.

Baca juga: Menpan RB: 4,1 Juta ASN Terima Gaji Ke-13 pada Agustus

"Mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi 1,6 juta (ASN) itu akan terus kami update; kemudian proses rekrutmen CPNS juga akan kami batasi sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga dan pemda," kata Tjahjo dalam web seminar "Urgensi Pembubaran 18 Lembaga" yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Selasa (28/7/2020), seperti dikutip Antara.

Tjahjo menjelaskan dari jumlah 4,3 juta ASN yang ada saat ini, sebanyak 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi yang sebagian besar bekerja di pemerintah daerah.

Sementara itu, di sektor pendidikan dan kesehatan, Pemerintah masih memerlukan banyak tenaga teknis.

Oleh karena itu, Pemerintah akan membatasi penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi dan membuka peluang lebih besar untuk 700 ribu tenaga pengajar, 260 ribu tenaga kesehatan dan 80 ribu tenaga penyuluh.

"Memang yang 1,6 juta ini ke depan akan kami alokasikan untuk 700 ribu tenaga pengajar, kemudian masih kurang 260 ribu tenaga kesehatan, termasuk masih kurang 80 ribu tenaga penyuluh yang akan kami tempatkan di seluruh pedesaan," jelasnya.

Baca juga: Seorang Anggota DPRD DKI dan Satu ASN Positif Covid-19

Tjahjo mengatakan, penguatan ASN tenaga teknis tersebut merupakan salah satu upaya percepatan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk membangun pemerintahan lebih baik, lebih bersih, akutabel dan memberikan pelayanan publik prima.

"Sehingga perlu ada manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan aparatur, penguatan pengawasan; dan kuncinya nanti ada pada peningkatan kualitas layanan publik yang kita harapkan," ujarnya.