Kompas.com - 28/07/2020, 22:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut, saat masih menjabat sebagai Wapres dirinya selalu mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan.

Kalla mencontohkan momen dirinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 120 persen pada 2005 silam.

Saat itu, harga BBM sengaja dinaikkan jelang Ramadhan. Sebab, kata Kalla, waktu tersebut dinilai yang paling tepat.

"Pemimpin atau kita dalam mengambil keputusan harus sesuai waktu dan simpel," kata Kalla dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Kunjungi Pengungsian di Luwu Utara, Jusuf Kalla: Prioritaskan Pembersihan Dampak Banjir

"Jadi dua hari sebelum puasa kita naikkan (harga BBM) 120 persen," tuturnya.

Kalla bercerita bahwa kenaikkan harga BBM saat itu bermula dari kondisi keuangan negara tahun 2005 yang defisit luar biasa hingga sulit untuk bergerak.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kalla menghitung bahwa negara mau tidak mau harus menaikkan harga BBM 120 persen.

Harga bensin dinaikkan dari Rp 2.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah dinaikan dari Rp 700 per liter ke Rp 2.000 per liter.

Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah menilai masyarakat tetap mampu membeli BBM.

Kalla pun mengusulkan ke kabinet untuk mulai menaikkan harga BBM jelang bulan puasa. Usulannya sempat ditentang para menteri.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Sebesar Rp 608,3 Triliun

Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Sebesar Rp 608,3 Triliun

Nasional
Jokowi: Belanja Negara 2023 Direncanakan Sebesar Rp 3.041,7 Triliun

Jokowi: Belanja Negara 2023 Direncanakan Sebesar Rp 3.041,7 Triliun

Nasional
Kemendikbud: 20 Tahun Terakhir, Kurikulum Sekolah Fokus pada Materi Saja

Kemendikbud: 20 Tahun Terakhir, Kurikulum Sekolah Fokus pada Materi Saja

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Tidak Boleh Membuat Kita Pesimistis

Jokowi: Ketidakpastian Global Tidak Boleh Membuat Kita Pesimistis

Nasional
Jokowi: Arsitektur APBN 2023 Harus Redam Keraguan dan Bangkitkan Optimisme

Jokowi: Arsitektur APBN 2023 Harus Redam Keraguan dan Bangkitkan Optimisme

Nasional
Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.