Pengakuan Kalla Sengaja Naikkan Harga BBM Jelang Bulan Puasa 2005

Kompas.com - 28/07/2020, 22:24 WIB
PMI Ketua Umum Palang Merah Indonesia ( PMI) Jusuf Kalla saat bertemu dengan para ketua PMI se-Provinsi Sulawesi Selatan di Wisma Kalla, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/6/2020l.PMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut, saat masih menjabat sebagai Wapres dirinya selalu mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan.

Kalla mencontohkan momen dirinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 120 persen pada 2005 silam.

Saat itu, harga BBM sengaja dinaikkan jelang Ramadhan. Sebab, kata Kalla, waktu tersebut dinilai yang paling tepat.

"Pemimpin atau kita dalam mengambil keputusan harus sesuai waktu dan simpel," kata Kalla dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Kunjungi Pengungsian di Luwu Utara, Jusuf Kalla: Prioritaskan Pembersihan Dampak Banjir

"Jadi dua hari sebelum puasa kita naikkan (harga BBM) 120 persen," tuturnya.

Kalla bercerita bahwa kenaikkan harga BBM saat itu bermula dari kondisi keuangan negara tahun 2005 yang defisit luar biasa hingga sulit untuk bergerak.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kalla menghitung bahwa negara mau tidak mau harus menaikkan harga BBM 120 persen.

Harga bensin dinaikkan dari Rp 2.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah dinaikan dari Rp 700 per liter ke Rp 2.000 per liter.

Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah menilai masyarakat tetap mampu membeli BBM.

Kalla pun mengusulkan ke kabinet untuk mulai menaikkan harga BBM jelang bulan puasa. Usulannya sempat ditentang para menteri.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X