Kompas.com - 28/07/2020, 22:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyebut, saat masih menjabat sebagai Wapres dirinya selalu mencari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan.

Kalla mencontohkan momen dirinya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 120 persen pada 2005 silam.

Saat itu, harga BBM sengaja dinaikkan jelang Ramadhan. Sebab, kata Kalla, waktu tersebut dinilai yang paling tepat.

"Pemimpin atau kita dalam mengambil keputusan harus sesuai waktu dan simpel," kata Kalla dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Kunjungi Pengungsian di Luwu Utara, Jusuf Kalla: Prioritaskan Pembersihan Dampak Banjir

"Jadi dua hari sebelum puasa kita naikkan (harga BBM) 120 persen," tuturnya.

Kalla bercerita bahwa kenaikkan harga BBM saat itu bermula dari kondisi keuangan negara tahun 2005 yang defisit luar biasa hingga sulit untuk bergerak.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kalla menghitung bahwa negara mau tidak mau harus menaikkan harga BBM 120 persen.

Harga bensin dinaikkan dari Rp 2.500 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. Sedangkan harga minyak tanah dinaikan dari Rp 700 per liter ke Rp 2.000 per liter.

Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah menilai masyarakat tetap mampu membeli BBM.

Kalla pun mengusulkan ke kabinet untuk mulai menaikkan harga BBM jelang bulan puasa. Usulannya sempat ditentang para menteri.

Namun demikian, Kalla punya argumen kuat untuk pemerintah menaikkan BBM di waktu yang ia usulkan.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Pengurus Masjid Serukan Protokol Kesehatan Covid-19 Setiap Shalat Lima Waktu

Menurut Kalla, pada bulan puasa, aktivitas masyarakat untuk memasak berkurang karena makan hanya dua kali sehari. Dengan begitu, kebutuhan minyak tanah akan berkurang.

Pada bulan puasa pula, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas jalan-jalan menggunakan kendaraan, sehingga kebutuhan akan bensin juga menurun.

"Paling penting kalau bulan puasa orang tidak demo, karena susah demo bulan puasa, mesti minum," ujar Kalla.

Akhirnya, lanjut Kalla, dua hari jelang puasa atau awal Oktober 2005 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 120 persen.

"Kasih BLT (bantuan langsung tunai) ke hampir 20 juta keluarga. Demo hanya satu kali demo dan itu orang diam semua. Dan terjadilah kenaikan terbesar di dunia," ucap Kalla.

Pasca keputusan itu, Kalla menyebut sejumlah negara seperti Malaysia, Mesir, hingga India datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana cara menaikkan harga BBM sebanyak 120 persen dan masyarakat tak protes.

Kalla pun menyampaikan bahwa keberhasilan itu terjadi karena keputusan diambil di waktu yang tepat.

Baca juga: Jusuf Kalla: Pemimpin Tak Dilahirkan, tetapi Dibentuk...

"Karena timing yang tepat, solusinya kita ambil timing yang tepat," katanya.

Kalla menyebut, keputusan yang diambil pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang.

Menaikkan harga BBM misalnya, dipastikan bakal menuai kritik. Tetapi, saat itu pemerintah harus melakukannya untuk kebaikan negara.

"Jangan lupa keputusan itu tidak berarti menyenangkan semua orang, banyak keputusan yang tidak menyenangkan orang," kata Kalla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.