Sengatan Politik Kerabat di Pilkada 2020

Kompas.com - 27/07/2020, 10:53 WIB
Bakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang. ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHABakal calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka (kiri) berada di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (17/7/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa resmi mendapat rekomendasi PDI Perjuangan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pilkada serentak Desember mendatang.


PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) di 270 wilayah di Indonesia yang tetap digelar tahun ini unik. Bukan lagi soal perdebatan perlu atau tidaknya menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 yang masih mengemuka, tapi soal siapa yang muncul naik Gelanggang.

Bahkan diperkirakan, Pilkada tahun ini akan menjadi ajang Pilkada dengan kandidat yang memiliki hubungan kerabat dengan pejabat negara terbanyak sepanjang sejarah.

Apakah ini terkait dengan Pemilu 2024?

Saya tertarik mendapat jawabannya. Saya melakukan riset pendahuluan. Sebagian saya tampilkan datanya di Program AIMAN yang tayang setiap Senin pukul 20.00 di KompasTV. Sebagian lainnya tentu saya simpan untuk dicek kebenarannya di lain kesempatan.

Dimulai Agustus

Memang Pilkada ini masih panjang prosesnya. Bulan Agustus mulai dibuka pendaftarannya. Nama-nama akan diproses dan ditetapkan secara resmi pada 6 September 2020 mendatang. Kampanye selama 3 bulan akan mulai digelar pada bulan yang sama.

Riuh rendah Pilkada sulit untuk terhindar. Bukan hanya soal calon yang tersingkir yang kecewa, siapa mereka, dan bagaimana cara berkampanye akan menjadi perhatian utama.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setidaknya dua Partai telah secara resmi mengumumkan nama-nama calonnya, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jumat (17/7/2020), telah mengumumkan 45 pasangan calonnya. Selang 3 hari kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan pula pasangan calon dari partainya.

Prabowo hanya mengumumkan nama calon dari satu daerah, yakni Kota Tangerang Selatan. Keponakannya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dicalonkan menjadi pimpinan kota yang berbatasan langsung dengan Jakarta ini.

Ada sejumlah nama yang dijagokan PDI-P menjadi sorotan. Di antaranya adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Hanindhito Himawan Pramono, putra dari orang dekat Jokowi, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jawaban Gibran dan Jokowi

Ramai, terlontar, dan gaduh soal politik dinasti atas suara-suara ini. Gibran dalam sebuah diskusi virtual "Anak Muda Berpolitik, Siapa Takut”, Jumat (24/7/2020), mengatakan, "Di kota saya, di Solo ini, selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Saya ini kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah!"

"Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. (Pilkada) ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi, kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu. Kita tahu yang meributkan itu siapa, dan yang diributkan itu-itu saja. itu-itu saja!" lanjut Gibran.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin. Insatagram @sufmi_dasco Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin.

Jokowi mengemukakan hal serupa. Ia menyatakan ini sejak awal kabar beredar soal Gibran dan menantunya, Bobby Nasution, hendak maju ke gelanggang Pilkada.

“Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

Dinasti politik Indonesia dan Amerika

Memang sepintas politik berbasis kekerabatan sah dilakukan. Tak ada peraturan yang dilanggar.

Di Amerika, negara yang menjadi rujukan demokrasi, politik dinasti juga terjadi. Sebut saja klan Bush dan Kennedy. Dua keluarga itu sejak lebih dari 100 tahun lalu berkiprah di politik nasional maupun daerah (negara bagian) di sana.

Lalu apa bedanya?

Peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko memiliki pendapat berbeda. Sungguh beda apa yang terjadi di Amerika dan Indonesia, katanya, saat diwawancara Program AIMAN, dengan topik "Terjerat Politik Kerabat".

Menurut Danang, di Amerika semua berlangsung transparan.

"Patron yang dihasilkan dari politik kerabat di Amerika muncul dalam sebuah ruang terbuka, dalam proses pemerintahan yang terbuka dan sangat sulit untuk dilakukan tindakan koruptif di sana. Saya tidak menuduh semua dinasti politik akan berujung pada korupsi," ungkap Danang.

"Tetapi dinasti politik, berbicara soal patron-klien dalam lingkup kekuasaan. Di mana Patron (kepala daerah) memiliki kekuasaan dan semua proses pelaksanaan APBN dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada keuntungan yang didapat untuk mengarahkan pada tujuan tertentu pada klien (pendukungnya). Meski secara legal, bisa jadi sulit untuk dibuktikan," kata Danang.

Memang tak ada yang dilanggar. Semua sah untuk dilakukan karena berdasar pada peraturan yang ada. Tapi, perlu diingat satu pesan: jangan abaikan keadilan.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Merasa Dirugikan Putusan DKPP, Komisioner KPU Ajukan Uji Materi

Nasional
36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

36 Pegawai KPK Bidang Penindakan dan Eksekusi Terpapar Covid-19

Nasional
Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Nasional
105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Nasional
Perpres RANHAM Singgung Perubahan terhadap Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung Perubahan terhadap Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X