Sengatan Politik Kerabat di Pilkada 2020

Kompas.com - 27/07/2020, 10:53 WIB
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin. Insatagram @sufmi_dascoRahayu Saraswati Djojohadikusumo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan yang membicarakan soal majunya Rahayu pada Pilkada Tangsel diupload di instagram Dasco pada Senin (29/6/2020) kemarin.

Jawaban Gibran dan Jokowi

Ramai, terlontar, dan gaduh soal politik dinasti atas suara-suara ini. Gibran dalam sebuah diskusi virtual "Anak Muda Berpolitik, Siapa Takut”, Jumat (24/7/2020), mengatakan, "Di kota saya, di Solo ini, selalu saya jelaskan apa itu dinasti politik. Saya ini kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah!"

"Jadi, tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya. (Pilkada) ini kan kontestasi, bukan penunjukan. Jadi, kalau yang namanya dinasti politik, di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang bertanya seperti itu. Kita tahu yang meributkan itu siapa, dan yang diributkan itu-itu saja. itu-itu saja!" lanjut Gibran.

Jokowi mengemukakan hal serupa. Ia menyatakan ini sejak awal kabar beredar soal Gibran dan menantunya, Bobby Nasution, hendak maju ke gelanggang Pilkada.

“Siapa pun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana. Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda. Tolong dibedakan," kata Jokowi seusai meresmikan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

Dinasti politik Indonesia dan Amerika

Memang sepintas politik berbasis kekerabatan sah dilakukan. Tak ada peraturan yang dilanggar.

Di Amerika, negara yang menjadi rujukan demokrasi, politik dinasti juga terjadi. Sebut saja klan Bush dan Kennedy. Dua keluarga itu sejak lebih dari 100 tahun lalu berkiprah di politik nasional maupun daerah (negara bagian) di sana.

Lalu apa bedanya?

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Danang Widoyoko memiliki pendapat berbeda. Sungguh beda apa yang terjadi di Amerika dan Indonesia, katanya, saat diwawancara Program AIMAN, dengan topik "Terjerat Politik Kerabat".

Menurut Danang, di Amerika semua berlangsung transparan.

"Patron yang dihasilkan dari politik kerabat di Amerika muncul dalam sebuah ruang terbuka, dalam proses pemerintahan yang terbuka dan sangat sulit untuk dilakukan tindakan koruptif di sana. Saya tidak menuduh semua dinasti politik akan berujung pada korupsi," ungkap Danang.

"Tetapi dinasti politik, berbicara soal patron-klien dalam lingkup kekuasaan. Di mana Patron (kepala daerah) memiliki kekuasaan dan semua proses pelaksanaan APBN dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada keuntungan yang didapat untuk mengarahkan pada tujuan tertentu pada klien (pendukungnya). Meski secara legal, bisa jadi sulit untuk dibuktikan," kata Danang.

Memang tak ada yang dilanggar. Semua sah untuk dilakukan karena berdasar pada peraturan yang ada. Tapi, perlu diingat satu pesan: jangan abaikan keadilan.

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Otopsi Jenazah Wabup Sangihe, Polisi: Tidak Ada Temuan Racun

Nasional
Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Pengamat: Pernyataan Jokowi Jadi Jawaban Mengapa Memilih Tak Umbar Relawan, tapi Memeliharanya

Nasional
 Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Prabowo Tegaskan Tujuan Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun Bukan untuk Invasi

Nasional
Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Jokowi Targetkan 7,5 Penduduk DKI Sudah Divaksinasi Covid-19 Akhir Agustus

Nasional
Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Permenkes 18/2021, Pengobatan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 Ditanggung JKN dan APBN

Nasional
Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi: Kecepatan Vaksinasi Sangat Menentukan Penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Jokowi Beri Target Herd Immunity di DKI Tercapai Agustus

Nasional
Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor Berhasil Selesaikan Persoalan GKI Yasmin

Nasional
Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Mahfud: Pembahasan Revisi KUHP Sudah Berjalan 50 Tahun, Berlebihan!

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 di DKI Capai 100.000 Suntikan Per Hari

Nasional
Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Nasional
Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Nasional
Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Nasional
Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Nasional
Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X