KPU: 128 dari 270 Sudah Cairkan Anggaran Pilkada 100 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkap, hingga Selasa (14/7/2020) ini, 128 dari 270 daerah sudah 100 persen mencairkan dana pilkada hasil kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Artinya, masih ada 142 daerah yang belum sepenuhnya mencairkan dana tersebut.

"Monitoring kami secara harian sampai hari ini, sudah ada 128 daerah yang menyelenggarakan pilkada yang anggarannya sudah dicairkan 100 persen untuk biaya penyelenggaraan. Nah yang (daerah) lain belum mencapai 100 persen," kata Hasyim dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Selasa (14/7/2020)

Besaran NPHD disepakati oleh KPU daerah penyelenggara pilkada bersama pemerintah daerah.

Baca juga: Alasan Tito Karnavian Sambangi Sumut, Ada Rapor Merah soal Anggaran Pilkada

Kesepakatan NPHD sendiri selesai dilakukan penyelenggara bersama pemda pada Januari 2020 lalu.

NPHD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sehingga besaran anggaran penyelenggaraan pilkada antara satu daerah dengan yang lain berbeda-beda.

Menurut Hasyim, dana pilkada yang bersumber dari NPHD dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada di luar kebutuhan pengadaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Untuk memenuhi pengadaan protokol kesehatan pilkada, penyelenggara mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Besaran anggaran pilkada itu disepakati melalui rapat kerja antara KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI pada 11 Juni lalu.

Baca juga: Mendagri Apresiasi DPR Sahkan Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang

Dalam rapat tersebut KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Pemerintah pun setuju memberikan tambahan anggaran dengan mekanisme pemcairan secara bertahap. Untuk tahap pertama, Kemenku mencairkan Rp 1,02 triliun untuk ketiga penyelenggara pemilu itu.

Menurut Hasyim, pada akhir Juni lalu, tambahan anggaran tahap pertama sudah dicairkan, dan KPU mendapat tambahan dana sebesar Rp 900 miliar.

"Sementara ini angkanya pada kisaran 900 miliar (rupiah) yang itu sudah ditransfer ke masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada ini," ujar Hayim.

Sehingga, lanjut Hasyim, masih ada sebagian besar tambahan anggaran yang belum dicairkan pemerintah.

"Masih ada sejumlah besar anggaran untuk dukungan protokol Covid ini yang belum dicairkan karena memang pencairannya nanti menunggu untuk tahapan-tahapan berikutnya," kata dia.

Baca juga: Komisi II: Pemerintah Menjamin Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kamis (11/6/2020), DPR bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun, DKPP sebesar Rp 39 miliar, dan Bawaslu sebesar Rp 478 miliar.

Sebelum Covid-19 menjadi pandemi, KPU bersama pemerintah daerah di 270 wilayah telah menyepakati besaran anggaran Pilkada 2020 sebanyak Rp 9,9 triliun. Dana ini di luar anggaran Bawaslu.

"Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Menkeu, KPU RI, Bawaslu RI, DKPP RI, dan kepala BNPB/kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyetujui usulan kebutuhan tambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait penyelenggaraan tahapan lanjutan Pilkada 2020 yang akan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam rapat.

Baca juga: Anggaran Pilkada Belum Cair, Mahfud: Menkeu Sudah Cairkan ke KPU Pusat

Dalam rapat tersebut, Menkeu Sri Mulyani menyatakan siap merealisasikan anggaran Rp 1,02 triliun.

Sisa kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

Adapun Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.