Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Kompas.com - 14/07/2020, 07:35 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).  Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas. Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, alasan utama menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah lantaran pangan menjadi bagian penting dari pertahanan nasional.

Ia mengatakan, pertahanan bukan sekadar memenuhi cadangan minimum alat utama sistem pertahanan (alutsista) negara.

"Namanya pertahanan itu bukan hanya urusan alutsista, tetapi juga ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari itu," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020), dikutip dari Kontan.

Kendati demikian, Jokowi mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Prabowo tetap akan dibantu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah Mulai Digarap

Nantinya, Prabowo akan fokus mengurus perihal cadangan pangan agar sesuai dengan kebutuhan nasional sehingga tak menimbulkan krisis pangan.

"Ini sudah disampaikan Menhan dengan hitung-hitungan biaya berapa, anggaran berapa, dalam membangun food estate yang ada di Kapuas dan Pulang Pisau," papar Jokowi.

Ia pun telah mengecek kondisi dan jenis tanah di Kalimantan Tengah yang akan digunakan sebagai lahan dalam proyek lumbung pangan nasional.

Ia memastikan lahan tersebut bukan lahan gambut sehingga bisa digunakan untuk pertanian.

"Bahwa di Kalteng itu bukan gambut lho ya, kemarin kan agak ramai masalah itu. Endak, itu semua sudah lama kita cek, itu aluvial semua. Itu di luar gambut dan saya kira enggak akan mengganggu lingkungan yang ada. Kita tahu gambut di mana titiknya, mana yang gambut, sedalam apa, ada semua," lanjut dia sebagaimana dikutip Tribunnews.com.

Baca juga: Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Sebelumnya, Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi ing sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, ing sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan," kata Jokowi seperti dikutip siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Kepala Negara menyebutkan, Prabowo selaku ing sector akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," sambung Kepala Negara.

Baca juga: Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...

Ada dua lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektar lahan potensial.

Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektar dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

"Dalam 1,5 sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar, baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

BP2MI Minta Kemenaker Cabut Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Profil Singkat 7 Calon Anggota Komisi Yudisial

Nasional
Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Saksi Sebut Jaksa Pinangki Biayai Rapid Test Teman-teman Kantornya

Nasional
Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Menantu Nurhadi Gunakan Rekening Bawahan untuk Tampung Uang

Nasional
Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X