Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Kompas.com - 14/07/2020, 07:11 WIB
Mendagri Tito Karnavian Dok Puspen KemendagriMendagri Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian berharap tidak ada kekerasan yang terjadi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN).

Menurut Tito, jika ditemukan adanya kekerasan, pelaku tak akan diberi ampun dan bakal langsung dipidanakan.

Hal ini Tito sampaikan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (13/7/2020).

Tito menjawab pertanyaan Anggota Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang yang mendengar kabar adanya kekerasan, aborsi, bahkan narkoba di IPDN.

"Sekarang mudah-mudahan enggak ada kekerasan, sampai saya katakan kalau ada kekerasan saya akan pidanakan tanpa ampun siapa pun juga," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, dipantau dari siaran langsung DPR RI.

Baca juga: IPDN Diusulkan Jadi Kampus Swasta, Kemendagri: Tak Paham Sejarah

Tito mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya bertandang langsung ke IPDN.

Kepada para praja, ia mewanti-wanti supaya jangan sampai terjadi kekerasan. Tito menyebut bahwa kekerasan tidak ada gunanya.

Jika praja melakukan pelanggaran, akan lebih baik diberi ganjaran berupa latihan fisik daripada kekerasan.

"Enggak ada gunanya kekerasan itu. Kalau ada pelanggaran oke suruh push up, suruh sit up oke buat mereka sehat, tapi kalau untuk kekerasan zero toleran," tegas Tito.

Mengenai kabar aborsi hingga kasus narkoba di IPDN, Tito mengaku baru mendengar hal ini.

Baca juga: Viral, Foto Praja IPDN Gelar Halalbihalal di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Faktanya

Namun demikian, ia menegaskan, jika memang ditemukan hal-hal tersebut, dirinya lagi-lagi tak akan mentolerir.

"Kita akan zero toleran, kita akan tindak bila perlu pidana karena hanya itu efek jera yang bisa atasi itu," katanya.

Tito pun membuka kesempatan bagi jajaran anggota Komisi II DPR RI jika hendak berkunjung ke IPDN untuk melihat langsung kehidupan para praja.

"Kalau ada anggota Komisi II mau berkunjung ayo kunjungan ke sana," kata Tito.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X