Ini Alasan PDI-P Ganti Rieke Diah Pitaloka di Posisi Baleg DPR...

Kompas.com - 09/07/2020, 14:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Alasan pergantian pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI perwakilan partai dari Rieke Diah Pitaloka ke Muhammad Nurdin adalah soal beban kerja ke depan yang semakin berat.

Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI Utut Adianto sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Kamis (9/7/2020).

"Kalau kita lihat, Omnibus Law sudah mendekati titik yang krusial. Selain Omnibus Law, tentu saja RUU Haluan Ideologi Pancasila," kata Utut.

PDI-P pun membutuhkan sosok yang lebih menguasai banyak bidang.

Baca juga: Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg, PDI-P Tunjuk M Nurdin

Sebab, Omnibus Law contohnya, adalah produk legislasi yang memiliki cakupan bidang luas. Tidak hanya soal investasi, namun juga UMKM, ekonomi makro dan lingkungan hidup.

Meski demikian, Utut menyebut, pergantian itu tentu tanpa mengesampingkan kemampuan sosok Rieke Diah Pitaloka.

"Komjen (Purn) Nurdin dengan latar belakang polisi yang tentu sangat paham, beliau pernah jadi Kapolda dua kali tugas utamanya mengawal itu," ujar Utut.

"Apakah ini berarti Mba Rieke tidak mampu? tidak, tapi ini konsekuensi yang kita harus tingkatkan pasukan internal sesuai dengan bidangnya," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Ada yang Belokkan RUU HIP ke Wacana Penggantian Pancasila

Lebih lanjut, Utut mengatakan, pergantian di pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) merupakan hal yang wajar.

Ia mencontohkan, pergantian yang dilakukan PDI-P, yakni menggeser Hendrawan Pratikno dari Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menjadi anggota Panja Baleg.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.