Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Kompas.com - 04/07/2020, 22:07 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Political Opinion ( IPO) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Hasilnya sebanyak 58,6 persen responden menyatakan puas pada kinerja pemerintah.

"58,6 persen ini adalah kepuasan publik yang ditujukan kepada seluruh pemerintahan dari pusat kemudian dari pemerintah daerah dan sampai ke RT-RW," kata Direktur IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020).

Kemudian sebanyak 34,4 persen tidak puas terhadap kinerja pemerintah dan 7,0 memilih abstain.

Baca juga: Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Namun, lanjut Dedi, apabila klaster surveinya kepuasan terhadap pemerintahnya dipisah hasilnya menjadi 41,9 persen untuk pemerintah provinsi.

Disusul kepuasan kepada petugas RT-RW 16 persen dan pemerintah desa 3,4 persen.

Survei dilakukan pada 8 hingga 25 Juni 2020 dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi.

Metode penelitian yang digunakan adalah wellbeing purposive sampling atau wawancara online atau melalui sambung telepon.

Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 97 persen dengan margin error atau tingkat kesalahan dalam survei sebesar 3,54 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X