Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Hanya 20 Persen Masyarakat yang Tahu soal RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 30/06/2020, 20:09 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 24-26 Juni menunjukkan, hanya sedikit responden yang tahu atau pernah dengar soal omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR.

"Saat ini baru 20 persen warga yang tahu soal RUU Cipta Kerja," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat merilis hasil surveinya secara daring, Selasa (30/6/2020).

"Mayoritas warga atau 80 persen masih belum tahu soal RUU ini," sambung dia.

Sirojudin menilai, masih minimnya warga yang mengetahui soal RUU ini disebabkan karena sosialisasi yang minim.

 

Baca juga: SMRC: 70 Persen Warga Merasa Ekonominya Lebih Buruk Usai Pandemi

Oleh karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan RUU ini.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat penting karena RUU Cipta Kerja ini akan berdampak bagi masyarakat luas. Misalnya terkait perizinan yang diklaim akan lebih mudah.

Survei SMRC menunjukkan, masih banyak masyarakat yang saat ini merasakan sulitnya mengurus izin usaha.

Dari 22 persen responden yang mengaku pernah mengurus izin usaha, sebanyak 38 persen menjawab sulit dan 7 persen sangat sulit.

"Jadi ada 45 persen yang merasa pernah kesulitan saat mengurus izin usaha," kata dia.

Baca juga: MUI: Selain RUU HIP, Omnibus Law Cipta Kerja juga Tak Sesuai Pancasila dan Konstitusi

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara lewat telpon terhadap 2003 responden yang dipilih secara acak dan proporsional.

Margin of error survei plus minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Tanggapan DPR

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas yang mengikuti rilis survei tersebut mengakui bahwa pengetahuan masyarakat soal RUU Cipta Kerja masih rendah.

Namun, menurut dia, hal itu juga terjadi pada hampir semua RUU yang tengah dibahas DPR dan pemerintah.

"Bukan hanya RUU Cipta Kerja, tapi semua RUU juga begitu," kata dia.

Namun Supratman menyebut RUU Cipta Kerja ini tetap mendapatkan perhatian khususnya dari kalangan buruh atau pekerja. Mereka ramai-ramai menolak RUU ini karena dianggap merugikan pekerja.

Baca juga: Baleg DPR Buka Ruang bagi Siapa Saja yang Ingin Diskusikan RUU Cipta Kerja

Supratman pun mengaku telepon genggamnya sempat hang karena puluhan ribu buruh mengirimkan pesan ke nomornya disaat bersamaan sebagai aksi unjuk rasa secara virtual.

"Saya melihat itu hampir semua pekerja kalangan informal dan formal memberikan apresiasi dan tanggapan sampai hp hang. Demo virtual, puluhan ribu protes karena ingin RUU Cipta Kerja jangan disahkan," ucap dia.

Sebagai langkah atas protes para buruh itu, pemerintah pun memutuskan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.

Menurut Andi, pembahasan kluster ketenagakerjaan itu akan menjadi pembahasan paling terakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com