MUI: Selain RUU HIP, Omnibus Law Cipta Kerja juga Tak Sesuai Pancasila dan Konstitusi

Kompas.com - 19/06/2020, 11:23 WIB
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINKetua PP Muhammadiyah Anwar Abbas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menilai, selain Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP), ada RUU lain yang harus diwaspadai yaitu omnibus law RUU Cipta Kerja.

Jika dalam RUU HIP yang ditakuti adalah lahirnya paham sekulerisme dan ateisme, di omnibus law yang patut diwaspadai ialah sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, konsep tersebut nampak dari draf omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di negeri ini yang semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme," kata Anwar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

MUI berpandangan, omnibus law sangat mengedepankan kebebasan pasar.

Sehingga, sesuai dengan hukum alamnya, yang akan keluar sebagai pemenang dalam persaingan ekonomi adalah yang paling kuat.

Mereka adalah para pemilik modal, terutama para pemilik modal besar.

Jika omnibus law diberlakukan, kata Anwar, ekonomi Indonesia hanya akan berputar dan dikuasai oleh segelintir orang yang kaya.

"Dan rakyat banyak tentu hanya akan menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya yang hidupnya sangat tergantung kepada belas kasihan dari mereka-mereka yang kaya dan superkaya tersebut," ujarnya.

Baca juga: DPR Ngotot Bahas Omnibus Law saat Reses, ICW-Walhi: Berlebihan dan Akal-akalan

Selain dampak ekonomi, omnibus law juga dinilai akan berdampak pada kerusakan bidang lainnya seperti politik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Wapres: Kewirausahaan Perlu Ditumbuhkan Sejak Usia Muda

Nasional
Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Ma'ruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Nasional
Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Jelang Libur Panjang, Mendagri: Berlibur di Sini Saja Sambil Beres-beres Rumah

Nasional
Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Kepala BNPB Harap Pemerintah Daerah Alokasikan Dana dari APBD untuk Rawat Sungai

Nasional
KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

KASBI Tak Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Alasannya?

Nasional
Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Airlangga: Pemanfaatan Teknologi Digital oleh Pelaku UMKM Masih Terkendala

Nasional
Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Mendagri Tegur Pemkot Bandar Lampung Karena Realisasi NPHD Macet

Nasional
BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

BNPB Ingatkan Pulau Jawa Waspadai Fenomena Banjir dan Longsor

Nasional
Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Teten Masduki Sebut UU Cipta Kerja Jamin Sertifikasi Halal untuk UMKM Tanpa Biaya

Nasional
Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Setahun Wapres Ma'ruf Amin: Fokus Ekonomi Syariah dan Stunting, Apa Saja Hasilnya?

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, PDI-P: Pandemi Covid-19 Tantangan Berat yang Tak Terbayangkan

Nasional
Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Jelang Libur Panjang, Mendagri Disebut Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Ada yang Ragukan Vaksin Covid-19 dari China, Ini Tanggapan Kemenkes

Nasional
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Perkuat Pelaku UMKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X