Komisi II Gelar Raker Tingkat I Bahas Perppu Tentang Pilkada

Kompas.com - 30/06/2020, 11:51 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR, Selasa (30/6/2020), kembali melanjutkan rapat kerja tingkat I pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ( Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat kerja ini dipimpin Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dihadiri secara fisik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Doli mengatakan, dalam raker tingkat pertama, setiap fraksi akan diberikan waktu untuk menyampaikan pandangannya terkait setuju atau tidak, Perppu tentang Pilkada menjadi Undang-Undang.

"Kami persilakan kepada juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan mini fraksinya," kata Doli.

Baca juga: KPU DIY Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Capai 80 Persen

Lebih lanjut, Doli mengatakan, setelah penyampaian pandangan mini fraksi, Mendagri dan Menkumham akan menyampaikan pandangan akhir pemerintah.

Kemudian, dilanjutkan dengan penandatanganan draf Perppu tentang Pilkada.

Sebelumnya diberitakan, Rapat kerja tingkat I Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pandangan akhir mini fraksi atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020) ditunda.

Penundaan lantaran Menkumham Yasonna Laoly tak hadir pada rapat tersebut.

"Saya ingin ulangi agenda rapat ada empat yaitu, mendengar pandangan mini fraksi, pengambilan keputusan tingkat pertama dan tanda tangan draf RUU, jadi bukan hanya sekedar pandangan fraksi. Saya kira, kita bisa simpulkan rapat kita ditunda dengan catatan," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam kesimpulan rapat kerja.

Baca juga: Yasonna Tak Hadir Lagi, Komisi II DPR Tunda Rapat Bahas Perppu Pilkada

Doli mengatakan, sudah dua kali Menkumham tidak hadir dalam rapat pembahasan perppu Pilkada.

Oleh karenanya, Komisi II melayangkan teguran keras kepada Menkumham yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita juga simpulkan, saran bapak ibu komisi II menyampaikan teguran keras kepada Menkumham yang kita nilai sama sekali bukan hanya tidak hargai konstitusi, tapi tidak menghargai proses politik hukum yang kita selama ini jalani yang berkaiatan dengan hidup orang banyak," ujarnya.

"Dan saya kira setuju, kita kirim surat kepada presiden untuk sampaikan situasi ini dan sebagai sikap teguran keras kita kepada menteri hukum dan HAM," sambungnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penularan Covid-19 Lewat Udara Disebabkan oleh Mikro Droplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Penularan Covid-19 Lewat Udara Disebabkan oleh Mikro Droplet, Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

Nasional
Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Soal Aneksasi Tepi Barat Palestina, Fadli Zon: Perlu Ada Pengucilan terhadap Israel

Nasional
Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Jokowi Dua Kali Kirim Surat ke Raja Salman Terkait Pembebasan Etty Toyib

Nasional
Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle..

Zulkifli Hasan: Pak Terawan Ini Menteri Kesayangan Pak Jokowi, Tak Mungkin Di-reshuffle..

Nasional
Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Zulkifli Hasan: Menkes Terawan Menteri Kesayangan Pak Jokowi...

Nasional
Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Gugus Tugas: Selama Pandemi, Kekerasan Berbasis Gender Naik 75 Persen

Nasional
Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Pendopo Wali Kota Banjar dan Dinas PUPR Digeledah KPK, Ada Tersangka Baru?

Nasional
Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Hadapi Bonus Demografi Pekerja, Pengamat: Indonesia Butuh RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Ketua Pakar Gugus Tugas Sebut Penularan Covid-19 di Udara Belum Pasti, Ini Alasannya

Nasional
UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

UPDATE: Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 25 Provinsi, Tertinggi di DKI

Nasional
Diduga Bobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Terancam Pasal Berlapis

Diduga Bobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa Terancam Pasal Berlapis

Nasional
Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

Pemerintah: Klaster Covid-19 Secapa TNI AD Bandung Bisa Dikendalikan

Nasional
UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Nasional
UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X